Jakarta (Amperanews.com) — Presiden Prabowo Subianto memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus dilanjutkan. Namun, keberlanjutan program tersebut mendapat catatan dari Komisi IX DPR RI yang meminta pengawasan terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menilai pembenahan standar operasional prosedur (SOP) dapur MBG harus menjadi prioritas. Menurutnya, kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tidak boleh diabaikan.
“Perbaikan ketat pada SOP operasional dapur harus terus dikawal. Evaluasi terutama menyangkut kualitas makanan sesuai standar aman. Untuk itu, bagi dapur-dapur yang tidak standar harus dievaluasi dan bila perlu ditutup,” ujar Putih Sari kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).
DPR Dorong Pengawasan Dapur MBG Secara Real-Time
Putih Sari meminta pemerintah membangun sistem pemantauan secara real-time terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan MBG.
Pengawasan tersebut, kata dia, perlu dimulai sejak proses pemilihan bahan baku yang melibatkan pelaku UMKM, petani dan peternak hingga tahap pengolahan makanan di dapur.
Selain meningkatkan transparansi kepada masyarakat, pengawasan juga dinilai penting untuk memastikan setiap SPPG memenuhi ketentuan keamanan pangan.
Putih Sari turut menyoroti kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengawasan distribusi makanan, serta pembenahan tata kelola dan struktur organisasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menegaskan penyelenggaraan MBG harus mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik, kepatuhan terhadap aturan dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Meski memberikan sejumlah catatan, Putih Sari menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program MBG.
Menurutnya, program tersebut bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan produk lokal.
DPR Soroti Makanan yang Tak Habis
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago juga meminta pemerintah melakukan pembenahan terhadap tata kelola MBG.
Irma menilai salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan program. Ia menyoroti adanya makanan yang tidak dikonsumsi sehingga tujuan program dan penggunaan anggaran dinilai belum optimal.
“Sejak awal program ini hanya fokus pendirian SPPG tapi lemah dalam kontrol, sehingga tidak saja mubazir karena banyak yang tidak dimakan, negara rugi karena target tidak tercapai,” kata Irma.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi sumber daya manusia dan anggaran agar terdapat keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan, manfaat yang diterima masyarakat dan target program.
Namun, Irma tetap mendukung keberlanjutan MBG yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Prabowo.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagian dapur SPPG melibatkan modal masyarakat. Karena itu, setiap keputusan untuk menutup dapur yang bermasalah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang telah mengeluarkan modal.
Prabowo Janji Lanjutkan MBG
Komitmen melanjutkan MBG disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan pemerintah tidak ingin anak-anak Indonesia menjalani proses belajar dalam kondisi lapar.
Dalam pidatonya, Presiden juga menyinggung persoalan stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan dan gizi anak di Indonesia.
Karena itu, pemerintah akan mempertahankan program MBG dengan sejumlah pembenahan untuk meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensinya.
Ke depan, penguatan pengawasan SPPG menjadi salah satu aspek penting agar program MBG tidak hanya berjalan dalam skala besar, tetapi juga mampu memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi dan sesuai standar. (Rd)
