Jakarta (Amperanews.com) — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ekonomi hijau dan ekonomi karbon sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional.
Menurut Eddy, pesan yang disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 menunjukkan adanya komitmen untuk mengembangkan perdagangan karbon sekaligus membangun ekosistem ekonomi rendah karbon di Indonesia.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah terus mengembangkan ekonomi hijau melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dan bursa nilai ekonomi karbon.
“Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia,” kata Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).
Ekonomi Karbon Dinilai Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Baru
Eddy menilai pernyataan Presiden bukan sekadar berkaitan dengan target pengurangan emisi. Lebih jauh, ekonomi karbon dinilai dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.
Ia mengatakan agenda dekarbonisasi harus dilihat dari dua sisi, yakni sebagai upaya menjaga lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi.
“Saya sangat mengapresiasi perhatian Presiden terhadap ekonomi karbon. Ini sejalan dengan apa yang selama ini saya dorong bahwa ekonomi karbon harus kita jadikan salah satu pilar ekonomi baru Indonesia,” ujar Eddy.
Menurutnya, pengembangan ekonomi karbon berpotensi mendorong investasi, meningkatkan penerimaan negara, menciptakan lapangan pekerjaan serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru.
SRUK Disebut Jadi Fondasi Pasar Karbon
Eddy juga menyoroti keberadaan SRUK yang menurutnya memiliki peran penting dalam membangun kredibilitas pasar karbon nasional.
Sistem tersebut diperlukan untuk memastikan unit karbon yang diperdagangkan memiliki pencatatan dan verifikasi yang jelas. Selain itu, keterlacakan setiap unit karbon juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku pasar.
“SRUK adalah fondasi kepercayaan terhadap pasar karbon Indonesia. Kalau kita ingin menarik investasi dan menjadikan karbon sebagai komoditas ekonomi yang kredibel, maka integritas data, transparansi, keterlacakan, dan standar internasional harus menjadi prinsip utama,” tegasnya.
Namun, Eddy mengingatkan penguatan sistem registri harus dibarengi kepastian regulasi serta kesiapan proyek karbon.
Koordinasi antarkementerian dan lembaga juga dinilai penting agar proyek-proyek karbon yang sudah berada dalam tahap persiapan teknis, finansial dan kelembagaan dapat memiliki jalur yang jelas untuk masuk ke sistem nasional dan menghasilkan nilai ekonomi.
Indonesia Punya Potensi Karbon Besar
Eddy menilai Indonesia memiliki modal alam dan teknologi yang cukup besar untuk mengembangkan ekonomi karbon.
Potensi tersebut mencakup hutan, lahan gambut, mangrove, energi terbarukan, pengelolaan sampah hingga teknologi Carbon Capture and Storage (CCS).
Dengan potensi tersebut, ia meminta pemerintah memastikan pengembangan pasar karbon tidak berhenti pada pembangunan sistem administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara.
“Pesan Presiden hari ini harus kita tindak lanjuti dengan kerja konkret. Dengan potensi karbon yang besar maka nilai ekonominya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus membangun pasar karbon yang kredibel, kompetitif dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia,” pungkas Eddy. (Rd)
