JAKARTA (Amperanews.com) — Pemerintah mendorong keterlibatan perusahaan swasta dalam mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut Kalimantan Barat. Salah satu langkah yang diminta adalah pembangunan sekat kanal untuk membantu pemadaman sekaligus mencegah api kembali meluas. (Senin, 24/08/2026).
Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono menyampaikan hal tersebut ketika meninjau lokasi karhutla gambut di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (23/8/2026).
Dalam kunjungan itu, Diaz mengumpulkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak untuk membahas langkah penanganan karhutla secara bersama-sama.
Beberapa perusahaan yang hadir antara lain PT Cipta Tumbuh Berbuah, PT Sintang Raya, PT Fajar Saudara Lestari, PT Agro Alam Nusantara, PT Asia Palem Lestari, PT Bina Ovivipari Semesta, dan PT Bumi Pratama Khatulistiwa.
Sekat Kanal Dinilai Penting untuk Gambut
Diaz menjelaskan penanganan karhutla tidak dapat mengandalkan satu metode. Pemerintah, masyarakat, aparat, serta pihak swasta harus mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Menurutnya, sekat kanal menjadi salah satu langkah penting karena dapat membantu menjaga ketersediaan air di lahan gambut.
“Untuk dari pihak swasta, kami mohon untuk bantu kerja sama dalam membuat sekat kanal. Ini yang paling efektif, saya prioritaskan diselesaikan di titik yang masih ada api,” ujar Diaz.
Kondisi lahan gambut memiliki tantangan tersendiri. Api dapat menjalar dan bertahan di lapisan bawah permukaan sehingga proses pemadaman membutuhkan pasokan air yang konsisten.
Diaz menilai kondisi tersebut membuat pemadaman dengan penyiraman dari permukaan saja menjadi lebih sulit.
Karhutla Kalbar Tembus 30 Ribu Hektare
Berdasarkan data BPBD yang disampaikan dalam peninjauan tersebut, luas lahan yang terdampak karhutla di Kalimantan Barat telah mencapai lebih dari 30.000 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Kabut asap yang muncul akibat kebakaran juga masih dirasakan di sejumlah wilayah dan mulai mengganggu masyarakat.
Diaz menilai situasi tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Bahkan, menurutnya, karhutla yang terjadi saat ini merupakan kondisi luar biasa dan tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu lembaga.
Ia menyebut pemerintah telah melakukan sejumlah langkah pencegahan, termasuk mendorong larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, pembinaan Masyarakat Peduli Api, serta penguatan unit pengendalian kebakaran lahan dan pengelolaan ekosistem gambut.
Bantuan Peralatan dan Masker Disalurkan
Selain berkoordinasi dengan perusahaan, Diaz turut menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.
KLH/BPLH memberikan lima unit peralatan pemadaman kebakaran dan 10 boks masker. Sementara itu, PT Antam Tbk menyalurkan satu paket sumur bor dan lima boks masker medis.
Diaz berharap bantuan tersebut dapat membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla sekaligus memperkuat upaya penanganan di lapangan.
Menurutnya, penanggulangan karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, aparat, dan masyarakat agar kebakaran tidak terus berulang. (Rd)
