Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Bandar Lampung

Gubernur Lampung sebut sosialisasi jadi langkah awal atasi perambah TNBBS,Buatlah judul di samping menjadi lebih menarik

42251
×

Gubernur Lampung sebut sosialisasi jadi langkah awal atasi perambah TNBBS,Buatlah judul di samping menjadi lebih menarik

Share this article
Example 468x60

Bandar Lampung-(Ampera-news.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi akan menjadi langkah awal pemerintah daerah untuk mengatasi perambah yang ada di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

“Tahapan pertama yang akan dilakukan untuk mengatasi kasus perambahan ini adalah sosialisasi, kita buat programnya dahulu agar bisa berkomunikasi dengan perambah secara baik-baik,” ujar Rahmat Mirzani Djausal di Tanggamus, Senin.

Example 300x600

Ia mengatakan bila langkah sosialisasi tersebut tidak berhasil dilakukan maka dilakukan tindakan yang lebih tegas.

“Tetapi kita upayakan dahulu pendekatan yang sifatnya humanis, sebab bagaimana pun mereka masyarakat kita juga,” katanya.

Gubernur menjelaskan hutan konservasi yang ada di TNBBS terutama di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat merupakan kawasan hutan yang menjadi sorotan dan diakui dunia, sebab masih terdapat tiga satwa kunci dan flora endemik di dalamnya.

“Leluhur kita yang sudah sejak dahulu tinggal di sekitar hutan ini paham bagaimana menjaga TNBBS, tetapi akhir-akhir ini memang banyak lahan terbuka akibat perambah ini yang harus di edukasi agar mereka tidak merambah hutan lagi dan mau pindah dari situ,” ucap dia.

Menurut dia, masyarakat pun harus ikut serta dalam menjaga kelestarian kawasan hutan konservasi agar satwa dan flora endemik tetap terjaga dengan baik.

“Satwa ini turun ke masyarakat karena makanan mereka dan rumah mereka diambil. Oleh karena itu mari kita jaga hutan ini bersama-sama, supaya tidak ada konflik antara manusia dengan satwa lagi,” tambahnya.

Ia pun mengapresiasi masyarakat sekitar hutan konservasi yang telah ikut serta menjaga ekosistem lingkungan tetap baik.

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Lampung Tertinggi Nasional dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan* Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus melaksanakan pembangunan secara merata hingga ke desa, hal tersebut dibuktikan dengan telah terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara virtual yang dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bertempat di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur, Senin (19/05/2025). Provinsi Lampung menjadi yang tertinggi dalam capaian terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musdesus hingga mencapai 77,33 %, selanjutnya Jawa Tengah: 56,58%, Sulawesi Selatan: 49,92%, Sulawesi Barat: 49,23%, dan Bali: 44,13%. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa sampai dengan tanggal 18 Mei 2025 lalu, berdasarkan data, saat ini sudah ada 22.019 desa/kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah desa khusus yang membahas terkait pembentukan Kopdes Merah Putih. Berdasarkan perkembangannya, dari 83.674 jumlah desa/kelurahan seluruh Indonesia sudah ada 61.960 desa/kelurahan yang sudah tersosialisasi, serta sudah ada 19.408 desa/kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. “Dalam perkembangannya, dari Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Wilayah 3 ini paling sedikit yang sudah musdesus. Wah ini Lampung paling tinggi presentase pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah Desa/kelurahan khusus, dan Jawa Tengah nomor 2,” ucapnya. “Bapak presiden ingin koperasi ini betul-betul menjadi membangun ekosistem ekonomi di pedesaan sehingga nanti punya kaki di kopdes itu, bantuan alat, bantuan pemerintah, segala hal nanti maka cukup di satu tempat yang namanya kopdes atau koperasi kelurahan. Mohon dukungan dan bantuannya,” pungkasnya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Inpres No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diinstruksikan kepada 13 Menteri, 3 Kepala Lembaga serta 38 Gubernur dan 514 Bupati/Walikota. Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasian Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai upaya mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui SE Mendagri No. 500.3/2438/SJ Tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih yang ditetapkan Tanggal 7 Mei 2025. “Kami sudah memberikan payung hukum dalam bentuk surat edaran Mendagri, silahkan digunakan, jangan ragu-ragu menggunakan, misalnya untuk membayar biaya notaris untuk desa-desa yang akan membentuk badan hukum,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
Bandar Lampung

*Lampung Tertinggi Nasional dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih…