Jakarta – (AmperaNews.com) – Kementerian Sosial memastikan program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan secara resmi di seluruh Indonesia pada 14 Juli 2025. Pada tahap awal, sebanyak 100 sekolah telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan masa orientasi siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan seluruh komponen pendidikan seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya telah disiapkan secara optimal. “Inshaallah sudah 100 persen,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Sentra Handayani Kementerian Sosial, Jakarta, Ahad, 29 Juni 2025.
Menampung 20.000 Siswa dari Keluarga Miskin
Sekolah Rakyat ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Total sebanyak 20.000 siswa ditargetkan untuk menempati sekolah asrama (boarding school) pada tahap pertama ini. Sebagai contoh, Sekolah Rakyat Sentra Handayani Jakarta akan menerima 75 siswa jenjang SMP.
Masing-masing sekolah memiliki daya tampung berbeda, namun semuanya menerapkan prinsip pendidikan gratis. Negara akan menanggung seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam, asrama, makan, peralatan sekolah, hingga kebutuhan dasar lainnya. Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp 48,2 juta per siswa per tahun.
Kurikulum Adaptif dan Sistem Multi-Entry
Berbeda dari sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit. Siswa tidak harus masuk pada awal tahun ajaran dan tidak wajib memulai dari kelas dasar. Kenaikan kelas pun akan disesuaikan dengan capaian individu, terutama karena banyak calon murid sempat terputus sekolah.
Dalam proses pembelajaran, sekolah tetap mengacu pada kurikulum nasional, namun ditambah dengan materi khusus seperti karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan hidup. Penilaian juga mencakup aspek kesehatan, gizi, kedisiplinan, dan kecerdasan mental, hasilnya akan dilaporkan setiap semester kepada wali murid dan publik.
Guru Mundur Saat Rekrutmen
Meski kesiapan telah mencapai tahap akhir, Menteri Sosial mengakui adanya tantangan dalam rekrutmen guru. Beberapa calon guru memutuskan mundur karena keberatan ditempatkan di lokasi terpencil.
Namun Menteri Sosial Gus Ipul memastikan cadangan tenaga pendidik telah disiapkan. “Rata-rata itu karena penempatannya ya. Tapi soal yang mengundurkan diri ini kami banyak cadangannya,” jelasnya.
Beberapa siswa juga memilih tidak melanjutkan pendaftaran karena telah diterima di sekolah lain. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam program ini, dan keluarga bebas memutuskan pilihan pendidikan anak-anak mereka.
