Jakarta (Amperanews.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah memastikan setiap rupiah belanja negara dalam RAPBN 2027 memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keadilan sosial.
Said menyampaikan pandangan tersebut saat membahas pokok-pokok Rancangan Undang-Undang APBN bersama jajaran terkait, Kamis (27/8/2026). Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2025 harus menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan anggaran ke depan.
Ia menekankan tiga prinsip utama, yakni setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, dampaknya dapat diukur, serta memiliki hubungan langsung dengan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
“Prinsip inilah yang akan terus kita pegang dalam pembahasan nanti,” ujar Said dalam keterangan tertulis.
Belanja Negara Capai Rp4.097,2 Triliun
Banggar DPR mencermati sejumlah indikator ekonomi makro, kesejahteraan, serta postur RAPBN 2027. Said menilai sejumlah target dalam Nota Keuangan perlu dikaji kembali karena perkembangan data terbaru sudah mendekati sasaran yang ditetapkan pemerintah.
Besarnya belanja negara juga menjadi perhatian. Dalam RAPBN 2027, belanja APBN disebut mencapai Rp4.097,2 triliun.
Menurut Said, besarnya anggaran harus diikuti dengan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.
“Belanja APBN ke depan sudah mencapai Rp4.097,2 triliun. Kita harus memberi arti besar atas belanja besar ini,” katanya.
Target Pertumbuhan dan Pengangguran Diminta Dikaji
Dalam pembahasan KEM-PPKF pada Juni lalu, Banggar menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%-6,5%. Sementara pemerintah mengajukan target 6% dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.
Said membuka kemungkinan target tersebut dinaikkan.
Ia juga menyoroti target rasio gini. Saat ini rasio gini disebut berada di angka 0,368, sedangkan pemerintah mengusulkan rentang 0,362-0,367. Menurutnya, batas atas target perlu dibuat lebih rendah agar pemerataan ekonomi dapat dikejar lebih serius.
Persoalan serupa muncul pada indikator pengangguran. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran sebesar 4,68%, sedangkan RAPBN 2027 menetapkan rentang target 4,30%-4,87%.
Said menilai batas atas tersebut masih perlu dievaluasi.
Di sisi lain, proporsi tenaga kerja formal pada Mei 2026 disebut telah mencapai 40,7%. Angka tersebut hanya sedikit di bawah target RAPBN 2027 sebesar 40,8%.
“Harusnya target kita bisa lebih besar lagi,” tegasnya.
Soroti Kebijakan Rupiah dan Kondisi Global
Said juga membahas asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2027 yang menggunakan titik tengah Rp17.500 per dolar AS. Menurutnya, asumsi tersebut cukup realistis, tetapi perlu diikuti orkestrasi kebijakan moneter yang tepat.
Ia mengingatkan ketidakpastian ekonomi global, termasuk kebijakan nilai tukar China dan penguatan dolar AS, dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.
Karena itu, menurut Said, diperlukan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar kebijakan yang ditempuh tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi.
Data Pemerintah Diminta Diperbaiki
Salah satu sorotan utama Banggar adalah kualitas data yang menjadi dasar penyaluran berbagai program pemerintah.
Said meminta Badan Pusat Statistik (BPS) segera melakukan validasi apabila terdapat ketidaksesuaian data masyarakat, termasuk terkait penetapan desil kesejahteraan.
Ia menilai kesalahan data dapat berakibat serius terhadap masyarakat penerima program pemerintah.
“Jangan sampai kekeliruan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi,” ujar Said.
Menurutnya, kebijakan berbasis data hanya dapat berjalan apabila proses pengumpulan dan penginputan data dilakukan secara akurat. Data yang keliru, kata dia, dapat membuat program pemerintah tidak tepat sasaran.
Target Pajak Jangan Membebani Masyarakat
Dari sisi pendapatan negara, Said menyoroti dua sumber utama, yakni perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
RAPBN 2027 mencatat target kenaikan PPh sebesar Rp64,8 triliun dan PPN sebesar Rp132,8 triliun.
Banggar berharap kenaikan penerimaan pajak tersebut terutama berasal dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas ekonomi secara alamiah, bukan melalui kebijakan pajak baru yang berpotensi menambah beban masyarakat.
“Kami berharap target kenaikan bersifat alamiah, disebabkan pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru yang berpotensi membebani rakyat,” katanya.
Sementara itu, target PNBP justru mengalami penurunan. Outlook 2026 memperkirakan PNBP mencapai Rp575 triliun, sedangkan target RAPBN 2027 berada di level Rp517,4 triliun.
Said meminta angka tersebut dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan peluang peningkatan tata kelola sumber daya alam.
Banggar Dorong Defisit 2027 di Level 2,4%
Said turut mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fiskal. Defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai 2,85%, lebih tinggi dibandingkan defisit tahun sebelumnya sebesar 2,81%.
Menurutnya, pemerintah perlu berupaya menurunkan defisit RAPBN 2027 ke sekitar 2,4% sebagai langkah bertahap menuju APBN yang lebih berimbang.
Ia menilai pengendalian defisit penting mengingat beban debt service yang semakin besar.
“Menuju APBN berimbang adalah peta jalan untuk menyehatkan fiskal, sekaligus membangun kepercayaan yang lebih kokoh kepada para pelaku pasar,” ujar Said. (Rd).
