Jakarta (Amperanews.com) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pengelolaan batas wilayah negara serta mempercepat pembangunan kawasan perbatasan melalui Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026. (Senin, 03/08/2026).
Forum yang digelar di Hotel Travello tersebut dibuka oleh Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, dan dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin, jajaran kepala biro, serta para asisten deputi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI.
Dalam sambutannya, Makhruzi menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan pada periode 2025–2029 masih menghadapi empat tantangan utama, yaitu pemerataan pembangunan wilayah perbatasan, penyelesaian batas negara dengan negara tetangga, penguatan pengelolaan lintas batas, serta peningkatan efektivitas koordinasi antarinstansi.
Ia menjelaskan, kawasan perbatasan hingga kini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur konektivitas, transportasi, jaringan telekomunikasi, hingga akses terhadap layanan dasar, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain persoalan pembangunan, pemerintah juga masih fokus menyelesaikan sejumlah segmen batas negara dengan Malaysia dan Timor Leste, termasuk tindak lanjut dampak sosial pascapenyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) di Simantipal, Pulau Sebatik.
BNPP juga menaruh perhatian terhadap pengawasan jalur lintas batas tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal lintas negara. Di saat yang sama, percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), baik proyek lanjutan maupun usulan pembangunan baru, menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Makhruzi menekankan bahwa kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat, perencanaan yang terintegrasi, serta komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai landasan pelaksanaan, Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPP Nomor 2 Tahun 2026, yang menjadi pedoman dalam sinkronisasi kebijakan, koordinasi program, dan pengendalian pembangunan kawasan perbatasan.
Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan 552 program dan kegiatan yang dijalankan oleh 29 kementerian/lembaga di 18 provinsi perbatasan, dengan total anggaran mencapai Rp11,3 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar 77,46 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,4 triliun.
Tiga kementerian dengan porsi anggaran terbesar meliputi Kementerian Sosial sebesar Rp4,29 triliun untuk program perlindungan sosial, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp3,93 triliun untuk pembangunan infrastruktur strategis, serta Kementerian Pertanian sebesar Rp949,29 miliar guna memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di kawasan perbatasan.
Melalui forum koordinasi ini, BNPP berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan, pembagian tugas, serta tanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. (Rd)
