Jakarta (Amperanews.com) – Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat resmi mengajukan pendaftaran sebagai partai politik baru kepada Kementerian Hukum (Kemenkum). Pendaftaran dilakukan pada Kamis, 23 Juli 2026, setelah organisasi tersebut menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang ditentukan. (Jumat, 24/07/2026).
Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menjelaskan bahwa proses persiapan dilakukan sejak Januari 2026. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di seluruh provinsi Indonesia beserta kelengkapan struktur kepengurusan dan kantor organisasi.
Menurut Sahrin, seluruh persyaratan berhasil diselesaikan pada 22 Juli 2026 sehingga sehari setelahnya Partai Gerakan Rakyat resmi mengajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.
Dalam proses pendaftaran, pihaknya juga melakukan audiensi dengan Direktorat Ketatanegaraan dan Divisi Administrasi Partai Politik sebelum menyerahkan dokumen secara resmi. Gerakan Rakyat mengaku telah menerima tanda terima pendaftaran dan kini menunggu tahapan verifikasi dari Kementerian Hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Sahrin juga mengungkapkan bahwa sebelum proses pendaftaran dilakukan, Anies Baswedan sempat memberikan doa agar seluruh tahapan berjalan lancar. Meski demikian, ia menegaskan Anies tidak tercatat sebagai pengurus partai secara struktural.
Gerakan Rakyat menyebut Anies Baswedan merupakan sosok inspirator bagi organisasi tersebut karena sebagian besar elemen relawan yang sebelumnya mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu kini bergabung dalam Gerakan Rakyat. (Rd)
