Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Provinsi Lampung

Anggota DPRD Lampung apresiasi Pemprov Lampung dalam pengadaan 24 unit mesin pengering gabah,Buatlah judul di samping menjadi lebih menarik

62140
×

Anggota DPRD Lampung apresiasi Pemprov Lampung dalam pengadaan 24 unit mesin pengering gabah,Buatlah judul di samping menjadi lebih menarik

Share this article
Example 468x60

DPRD Provinsi Lampung-(Ampera-news.com)-Bandarlampung (ANTARA) – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB Sasa Chalim menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam pengadaan 24 unit mesin pengering gabah (dryer) untuk para petani

Menurut Sasa, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sektor pertanian serta mendukung ketahanan pangan di Bumi Ruwa Jurai.

Example 300x600

“Saya mendukung penuh upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memajukan pertanian. Ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hasil panen dan kesejahteraan petani,” ujar anggota DPRD Lampung itu pula.

Sebagai anggota Komisi V DPRD Lampung yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan rakyat, Sasa menilai bahwa pertanian adalah fondasi penting dalam penyediaan pangan bergizi, terutama bagi masyarakat pedesaan.

Menurutnya, penggunaan alat pertanian modern seperti mesin dryer akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hasil panen dan nilai jualnya.

“Ketika petani memiliki alat produksi yang mendukung, hasil panennya akan lebih berkualitas. Ini berdampak langsung pada ekonomi keluarga dan pemenuhan gizi anak-anak,” katanya lagi. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.

“Program ini harus diiringi dengan edukasi serta pelatihan agar petani mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Jangan sampai hanya menjadi proyek tanpa manfaat jangka panjang,” katanya lagi.

Sasa pun menyatakan siap mengawal proses distribusi mesin pengering ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, khususnya wilayah-wilayah penghasil padi yang belum memiliki fasilitas pengering gabah.

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Lampung Tertinggi Nasional dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan* Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus melaksanakan pembangunan secara merata hingga ke desa, hal tersebut dibuktikan dengan telah terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara virtual yang dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bertempat di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur, Senin (19/05/2025). Provinsi Lampung menjadi yang tertinggi dalam capaian terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musdesus hingga mencapai 77,33 %, selanjutnya Jawa Tengah: 56,58%, Sulawesi Selatan: 49,92%, Sulawesi Barat: 49,23%, dan Bali: 44,13%. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa sampai dengan tanggal 18 Mei 2025 lalu, berdasarkan data, saat ini sudah ada 22.019 desa/kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah desa khusus yang membahas terkait pembentukan Kopdes Merah Putih. Berdasarkan perkembangannya, dari 83.674 jumlah desa/kelurahan seluruh Indonesia sudah ada 61.960 desa/kelurahan yang sudah tersosialisasi, serta sudah ada 19.408 desa/kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. “Dalam perkembangannya, dari Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Wilayah 3 ini paling sedikit yang sudah musdesus. Wah ini Lampung paling tinggi presentase pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah Desa/kelurahan khusus, dan Jawa Tengah nomor 2,” ucapnya. “Bapak presiden ingin koperasi ini betul-betul menjadi membangun ekosistem ekonomi di pedesaan sehingga nanti punya kaki di kopdes itu, bantuan alat, bantuan pemerintah, segala hal nanti maka cukup di satu tempat yang namanya kopdes atau koperasi kelurahan. Mohon dukungan dan bantuannya,” pungkasnya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Inpres No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diinstruksikan kepada 13 Menteri, 3 Kepala Lembaga serta 38 Gubernur dan 514 Bupati/Walikota. Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasian Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai upaya mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui SE Mendagri No. 500.3/2438/SJ Tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih yang ditetapkan Tanggal 7 Mei 2025. “Kami sudah memberikan payung hukum dalam bentuk surat edaran Mendagri, silahkan digunakan, jangan ragu-ragu menggunakan, misalnya untuk membayar biaya notaris untuk desa-desa yang akan membentuk badan hukum,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
Bandar Lampung

*Lampung Tertinggi Nasional dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih…