Jakarta -(AmperaNews.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 4,7 hingga 5 persen. Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bakal mencapai 5,2 persen.
Proyeksi ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa, 1 Juli 2025. “Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua. Sehingga secara keseluruhan (pertumbuhan) antara 4,7 hingga 5,0,” kata dia.
Pemerintah juga memperkirakan inflasi akan berada di level 2,2-2,6 persen pada semester II 2025. Sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan berada di level Rp 16.300 sampai Rp 16.800 per dolar Amerika Serikat.
Dalam paparannya, bendahara negara mengatakan kondisi ekonomi di kuartal II akan dipengaruhi oleh pengumuman tarif Presiden Trump dan perang yang terjadi di Timur Tengah. “Kita perlu tetap waspada terhadap risiko global sehingga outlook 5 persen dimaksimalkan untuk tetap bisa dicapai,” ucap Sri Mulyani.
Ia juga mengatakan, beberapa program prioritas pemerintah yang dijalankan pada semester II diharapkan bisa memberi multiplier effect terhadap perekonomian. Beberapa program tersebut adalah Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Selain memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani juga memprediksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan melebar menjadi Rp 662 triliun atau setara 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto. Proyeksi ini melebar dari target pemerintah untuk menjaga defisit APBN sebesar Rp 616 triliun atau setara 2,53 persen dari PDB. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan berupaya untuk menjaga agar defisit tetap di bawah 3 persen dari PDB.
Menurut Sri Mulyani, defisit ini disebabkan salah satunya oleh berkurangnya penerimaan negara. “Pada kuartal I 2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara, karena beberapa measures seperti Pajak Pertambahan Nilai yang tidak jadi di-collect dan juga dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara,” ucapnya.
