Jakarta (Amperanews.com) — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah segera mengevaluasi kondisi kedaruratan setelah ratusan titik kebakaran terdeteksi di berbagai wilayah. (Sabtu. 22/08/2026).
Berdasarkan data BPBD Kaltim yang disampaikan Hetifah, tercatat 413 titik karhutla dengan luas area terbakar mencapai 936,95 hektare. Dampak kebakaran juga mulai dirasakan masyarakat, terutama akibat asap yang menurunkan kualitas udara dan mengganggu jarak pandang.
Hetifah menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah meluas. Menurutnya, perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat harus menjadi bagian utama dalam penanganan bencana.
“Ketika asap sudah menurunkan kualitas udara, membatasi jarak pandang, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, maka persoalannya bukan lagi hanya pemadaman kebakaran, tetapi sudah menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat.”
Pemerintah Diminta Tak Menunggu Kondisi Memburuk
Hetifah meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPBD, BNPB, BMKG, dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan karhutla.
Ia mendorong adanya peningkatan kesiapsiagaan apabila data dan tingkat ancaman menunjukkan kondisi yang semakin serius.
Menurut politikus Golkar tersebut, langkah antisipasi sebaiknya dilakukan lebih awal sehingga pemerintah tidak terlambat bertindak ketika dampak kebakaran sudah menyebar dan semakin sulit dikendalikan.
Sekolah Diminta Siapkan Protokol Kabut Asap
Dampak karhutla juga menjadi perhatian terhadap kegiatan belajar mengajar. Hetifah meminta pemerintah daerah dan dinas pendidikan menyiapkan prosedur khusus apabila kualitas udara berada pada kategori tidak sehat atau berbahaya.
Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain membatasi kegiatan di luar ruangan, menyediakan masker yang sesuai, serta memantau kualitas udara secara berkala.
Pembelajaran jarak jauh, lanjut Hetifah, dapat diterapkan sementara di wilayah yang kualitas udaranya telah membahayakan kesehatan. Namun, kebijakan tersebut tidak perlu diberlakukan secara menyeluruh karena kondisi udara setiap daerah berbeda.
Fasilitas Kesehatan Perlu Diantisipasi
Hetifah juga meminta fasilitas kesehatan meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan bertambahnya kasus gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat dengan kondisi tertentu perlu mendapat perhatian lebih.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah mempercepat verifikasi setiap hotspot dan segera melakukan penanganan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Kutai Barat Punya Area Terbakar Terluas
Data BPBD Kaltim per 19 Agustus 2026 menunjukkan Kabupaten Kutai Barat menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar, mencapai 269,34 hektare dari 70 titik kejadian.
Sementara dari sisi jumlah titik, Kabupaten Paser berada di posisi teratas dengan 85 titik, diikuti Samarinda sebanyak 75 titik dan Kutai Barat 70 titik.
Plh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Sugeng Priyanto mengatakan karhutla juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Wilayah yang saat ini menjadi perhatian antara lain Berau, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara.
Situasi tersebut menunjukkan perlunya strategi penanganan yang tidak hanya berfokus pada api yang sedang terbakar, tetapi juga pencegahan agar karhutla tidak terus berulang selama periode kering. (Rd)
