Palu – (AmperaNews.com) – Matanya tak kuasa menahan air mata turun saat mengisahkan kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami belasan tahun lalu.
“Aduh saya jadi menangis ini kalau saya cerita tentang rumah tangga saya, saya jadi teringat lagi,” kata Herdawati (41) seraya menyeka matanya.
Herdawati adalah relawan sosial Wahana Visi Indonesia (WVI) dengan area kerja RW 2, Kelurahan Baru, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Perempuan asal Bugis itu telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); Kekerasan psikis hingga kekerasan fisik telah ia rasakan selama belasan tahun, bahkan Eda, panggilan karib Herdawati, sempat dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis.
Namun dia bertahan, hingga kini pernikahannya sudah berusia 23 tahun.
“Kalau saya mengakhirinya, kasihan anak-anak saya toh?” kata ibu dari dua anak ini.
Eda bergabung menjadi relawan sosial WVI sejak 2016 sebagai panggilan hati karena pernah menjadi korban kekerasan.
“Saya salah satu korban kekerasan yang tanpa saya sadari. Dulu saya bingung mau melaporkan ke mana. Saya minta perlindungan ke mana. Jadi itu juga mungkin yang mendorong saya tertarik untuk bergabung di WVI,” kata dia.
Wahana Visi Indonesia telah melakukan intervensi sosial di Kelurahan Baru sejak 2010. Bersama para relawan sosial lainnya, Eda mendapatkan pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas dari WVI tentang perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan, hingga pemenuhan hak anak.
Eda pun melakukan advokasi terhadap keluarga-keluarga di lingkungannya serta melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus perkawinan anak dan anak putus sekolah.
Pengasuhan dengan Cinta
Untuk menyosialisasikan pengasuhan positif kepada masyarakat, ia menjadikan rumahnya sebagai tempat pertemuan rutin untuk membahas program Pengasuhan Dengan Cinta (PDC).
Tujuannya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak melalui pelatihan pengasuhan. Pesertanya adalah para orang tua dari RW 1 dan RW 2 Kelurahan Baru.
“Untuk pertemuan, biasa di rumah dan kadang juga di Posyandu, rapat PKK, asal ada waktu untuk sosialisasi akan saya lakukan dimana pun posisi saya berkegiatan,” katanya.
Upaya ini tidak hanya memberikan manfaat terhadap keluarga-keluarga yang diadvokasi, Eda pun mendapatkan dampak positif dari kegiatan yang dilakukan di rumahnya: Perangai suaminya kini berubah 180 derajat terhadap dirinya.
“Mungkin karena sering curi-curi dengar materi PDC, Bapak sekarang jadi lebih baik kepada saya. Saya sangat bersyukur,” katanya.
Dengan advokasi dan pendampingan yang dilakukannya, Eda berharap anak-anak di Sulawesi Tengah tidak lagi menikah di usia muda.
Eda ingin anak-anak bisa menyelesaikan sekolah dulu, bahkan hingga kuliah. Lalu bekerja sehingga mereka bisa mengukir masa depan dengan lebih baik.
Dalam perjalanan melihat intervensi WVI di Sulteng, ANTARA juga berkesempatan menemui Melati (43), salah satu relawan sosial WVI di Desa Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
Melati, seorang ibu rumah tangga, menjual semprong demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sama seperti Eda, Melati juga pernah mengalami KDRT.
Ia memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dan hidup bersama dua anaknya.
WVI melakukan intervensi perlindungan dan pemenuhan hak anak di Desa Padende sejak 2010.
Berkat pengembangan kapasitas yang didapatnya, Melati lebih berdaya dan kini menjadi guru PPPK di SMP Negeri 15 Sigi.
Ia menceritakan awalnya diajak temannya untuk mengikuti kegiatan partisipasi anak yang digelar oleh WVI di desa tersebut.
Dengan latar belakang KDRT yang dialaminya, Melati merasa terpanggil untuk bergabung menjadi relawan.
“Kami diajarkan pelatihan pendampingan anak, diberi keterampilan bagaimana bila ada kasus kekerasan, dididik menghadapi anak-anak yang rentan seperti disabilitas,” katanya.
Halaman rumah jadi sanggar
Pada 2011, Melati mulai menginisiasi Kelompok Belajar Anak (KBA), dengan memanfaatkan halaman rumahnya sebagai sanggar.
Dua kali sepekan pada sore hari, KBA diadakan. Kegiatannya, anak-anak bermain permainan tradisional, menari, bermusik dengan menggunakan peralatan seadanya.
Pelaksanaan KBA tidak selalu mulus karena pada 2012 terjadi konflik antardesa yang membuat masyarakat takut dan anak-anak trauma.
Lalu pada 2018, Sulawesi Tengah dihantam gempa, tsunami, dan likuifaksi.
2019, pandemi COVID-19 terjadi. Saat itu, KBA tetap dilakukan, tapi secara daring.
Di tahun yang sama, dibentuk kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Bersama para relawan sosial lainnya, Melati terus melakukan advokasi mengenai perlindungan anak kepada masyarakat.
Masyarakat Desa Padende kini semakin memahami bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan cara mencegahnya.
“Kata-kata kasar yang menjadi budaya di sini secara turun-temurun, tidak boleh lagi dilakukan. Mereka memahami ini dari pelatihan,” katanya.
Hal positif lainnya, para orang tua di Desa Padende tidak lagi memandang kasus kekerasan sebagai aib untuk disembunyikan.
“Sekarang mereka sudah paham bila anak mereka mengalami kekerasan seksual, akan melaporkan,” katanya.
Intervensi WVI di desa tersebut bukan tanpa halangan. Masyarakat setempat awalnya menyangka ada maksud terselubung di balik kegiatan sosial dan kemanusiaan WVI. Namun Melati tak goyah. Ia meyakini pelatihan WVI murni bertujuan mengedukasi masyarakat.
Ia tetap pada pendiriannya untuk menjadi relawan, meski resistensi masyarakat terjadi hingga 2014.
“Awalnya kami dihujat. Siapa sih kalian mau urus-urus anaknya orang,” katanya menirukan perkataan warga.
Perjuangan Melati dan rekan-rekan relawan sosial Desa Padende menampakkan hasil.
Upayanya yang terus membina anak-anak dan mengadvokasi anti kekerasan, lambat laun menarik perhatian Pemerintah Desa (Pemdes) Padende, hingga akhirnya Pemdes bersedia membiayai kegiatan sanggar maupun PATBM dengan Dana Desa dengan sistem reimburse.
Dalam menunjang KBA, Pemdes juga menyediakan pakaian menari dan alat musik tradisional.
Hingga saat ini, tercatat ada 30 anak yang tergabung di sanggar itu dari 151 anak Desa Padende yang diberikan pendampingan oleh WVI.
Mereka kerap pentas di acara-acara pemerintahan di kabupaten dan kota.
Anak-anak sanggar kini sudah teredukasi mengenai bahaya kekerasan seksual, mencegah kekerasan, dan alur pelaporan bila menjadi korban kekerasan.
Salah satu buah upaya ini adalah sejak 2022, tidak ada lagi kasus perkawinan anak di Desa Padende. Demikian juga kasus kekerasan fisik terhadap anak tidak terjadi lagi sejak 2014.
Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja PATBM sangat tinggi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
Mewujudkan KLA
Agustinus Polabi selaku Area Program Manager WVI di Kluster Sigi, Palu, Donggala, dan Parigi menyampaikan WVI melakukan intervensi kemanusiaan di Sulteng, khususnya di Sigi, Palu, Donggala, dan Parigi sejak 2012.
Tahun 2025 merupakan periode terakhir WVI di empat kabupaten/kota tersebut dengan kegiatan yang berfokus pada advokasi perlindungan anak.
Sejak 2023, pihaknya menyelaraskan kegiatan WVI dengan program pemerintah, yakni untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA).
“Kita mengintervensi pembuatan regulasi pemerintah, mulai dari desa. Harapannya bisa sampai provinsi terkait dengan perlindungan anak. Juga penganggaran soal isu perlindungan anak,” kata Agustinus Polabi.
Untuk itu, kegiatan WVI disesuaikan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan KLA, diantaranya membentuk peraturan desa perlindungan anak, memastikan anggaran perlindungan anak, meningkatkan kapasitas PATBM, membentuk Forum Anak, dan mendorong deklarasi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA).
Upaya perlindungan anak dari kekerasan harus terus dilanjutkan meski WVI tidak lagi melakukan intervensi kemanusiaan di Sulawesi Tengah mulai tahun depan, sehingga dibutuhkan komitmen para relawan sosial untuk terus bekerja sepenuh hati meneruskan kerja-kerja baik perlindungan anak.
Selain itu, juga penting membangun kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi, demi mewujudkan Sulawesi Tengah yang ramah perempuan dan anak.
