PALEMBANG – (AmperaNews.com) – Sumatera Selatan kembali mencatatkan tinta emas dalam sejarah pelayanan publik nasional.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Herman Deru, MM, Provinsi ini sukses menjadi yang pertama di Indonesia dengan menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan-total 3.258 titik layanan hukum aktif!
Langkah monumental ini menjadikan Sumsel tidak hanya sebagai pelopor pemerataan akses keadilan di tingkat akar rumput, tetapi juga pemenang Rekor MURI dan mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.
Dalam acara peresmian Posbankum dan pelatihan paralegal se-Sumsel yang digelar di Griya Agung Palembang, Senin (28/7/2025), Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa keadilan bukanlah hak eksklusif kaum elit.
“Posbankum adalah benteng awal masyarakat menghadapi persoalan hukum. Ini bukan proyek simbolik, ini gerakan nyata demi keadilan sosial,” ujarnya lantang di hadapan ribuan peserta daring dan luring.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyebut Sumsel sebagai “game changer” dalam layanan hukum berbasis desa.
Menurutnya, masih banyak provinsi yang bahkan belum menyentuh separuh target, sementara Sumsel telah menuntaskan 100%.
“Ini bukan sekadar rekor, ini warisan sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat.
Kepemimpinan yang berpihak pada rakyat adalah kunci dari capaian besar ini,” ungkapnya.
Tak hanya membangun Posbankum, Pemerintah Provinsi Sumsel juga menggelar pelatihan paralegal secara masif. Lebih dari 6.700 peserta dari berbagai penjuru Sumsel terlibat, dilatih untuk menjadi ujung tombak edukasi dan penyelesaian hukum secara mandiri di tingkat desa.
Pelatihan ini diperkuat oleh kolaborasi strategis bersama fakultas hukum dari berbagai universitas, yang secara resmi meneken nota kesepahaman dengan Kanwil Kemenkum Sumsel.
Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyebut Posbankum sebagai garda depan keadilan, terutama bagi masyarakat rentan yang selama ini terpinggirkan dari akses hukum.
Dalam kesempatan itu, penghargaan juga diberikan kepada para kepala daerah se-Sumsel yang ikut mensukseskan misi besar ini. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dinilai sebagai kunci utama keberhasilan.
Acara ditutup dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari jajaran Forkopimda, tokoh nasional, serta elemen masyarakat yang hadir, menandai babak baru Sumsel sebagai provinsi yang menegakkan keadilan dari desa.
“Sumsel telah memberi contoh: keadilan bukan hanya milik kota besar-ia harus hadir di tapak-tapak desa.” – (Ryan Maulana, Ampera News)
