Jakarta – (AmperaNews.com) – Di era transformasi digital, interaksi antara pemerintah dan masyarakat (G2C/Government to Citizen) semakin bergeser ke ranah daring. Dari pengurusan KTP, pembayaran pajak, hingga akses layanan kesehatan, kini dapat dilakukan secara digital.
Tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan identitas warga terverifikasi dengan aman. Di sinilah Sistem Identitas Digital Nasional (Digital ID) hadir menjadi solusi.
Digital ID bukan sekadar pengganti KTP fisik, tetapi kunci autentikasi tunggal untuk mengakses berbagai layanan publik. Dengan dukungan infrastruktur telekomunikasi yang andal, Digital ID menjadi fondasi ekosistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang aman, efisien, dan inklusif.
Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan Sistem Identitas Digital Nasional sebagai bagian dari percepatan transformasi digital. Upaya ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kedua regulasi ini memastikan bahwa implementasi identitas digital berjalan sesuai prinsip keamanan dan perlindungan data.
Salah satu komponen utama dalam pengembangan Digital ID adalah penerapan single sign-on (SSO) nasional. Dengan SSO, masyarakat cukup memiliki satu akun untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari portal pajak, BPJS, hingga layanan SIM daring. Hal ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna.
Selain itu, pemerintah mengadopsi teknologi autentikasi berlapis untuk menjamin keamanan. Proses verifikasi identitas dilakukan melalui biometrik, seperti pengenalan wajah dan sidik jari, yang dipadukan dengan multi-factor authentication (MFA).
MFA menggabungkan beberapa lapisan keamanan, seperti PIN, kode OTP, dan biometrik, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan identitas. Semua data yang dipertukarkan juga dilindungi dengan enkripsi end-to-end, memastikan informasi tetap aman selama proses autentikasi.
Peran telekomunikasi
Telekomunikasi memegang peranan vital dalam keberhasilan implementasi Sistem Identitas Digital Nasional. Tanpa jaringan yang stabil dan merata, layanan Digital ID tidak akan dapat diakses secara optimal oleh seluruh masyarakat. Karena itu, sektor telekomunikasi menjadi tulang punggung yang memastikan konektivitas dan keamanan sistem ini.
Pertama, infrastruktur konektivitas menjadi fondasi utama. Jaringan fiber optik dan proyek Palapa Ring telah menghubungkan berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, sehingga akses internet semakin merata. Kehadiran jaringan 5G dan teknologi Edge Computing juga memberikan dukungan penting untuk proses autentikasi real-time dengan latensi yang sangat rendah.
Selain itu, peluncuran satelit SATRIA-1 memungkinkan layanan internet menjangkau wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T), sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam transformasi digital ini.
Kedua, operator telekomunikasi menyediakan pusat data (data center) dan layanan cloud bersertifikasi untuk menyimpan serta memproses data Digital ID secara aman. Infrastruktur ini memastikan bahwa data sensitif warga negara dikelola dengan standar keamanan tinggi dan dapat diakses dengan cepat, ketika dibutuhkan.
Ketiga, aspek keamanan jaringan menjadi prioritas. Operator telekomunikasi dapat menerapkan zero trust architecture, yang berarti setiap akses harus diverifikasi, tanpa asumsi kepercayaan. Selain itu, penggunaan firewall canggih dan sistem monitoring 24/7 membantu mendeteksi serta mencegah potensi serangan siber yang dapat mengancam integritas data.
Dengan dukungan telekomunikasi yang kuat, Digital ID dapat berjalan secara andal, aman, dan inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat layanan publik digital, tanpa hambatan.
Keamanan dan regulasi
Meskipun Sistem Identitas Digital Nasional membawa banyak manfaat, seperti kemudahan akses layanan publik dan efisiensi administrasi, implementasinya juga menghadirkan sejumlah risiko serius. Salah satu ancaman terbesar adalah kebocoran data pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk penipuan digital. Oleh karena itu, keamanan dan kepatuhan regulasi menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.
Tantangan pertama adalah ancaman siber. Serangan, seperti distributed denial of service (DDoS), phishing, dan ransomware semakin canggih dan dapat mengganggu layanan Digital ID. Jika tidak diantisipasi, serangan ini berpotensi melumpuhkan sistem dan merugikan jutaan pengguna.
Tantangan kedua adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak warga yang belum memahami cara menjaga keamanan akun, seperti pentingnya penggunaan kata sandi yang kuat atau kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan. Hal ini membuka celah bagi pelaku kejahatan siber untuk melakukan penipuan.
Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi isu penting. Implementasi Digital ID harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan standar internasional terkait keamanan informasi. Regulasi ini mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan agar hak privasi warga tetap terlindungi.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan operator telekomunikasi harus menerapkan berbagai solusi. Pendekatan zero trust architecture memastikan bahwa setiap akses harus diverifikasi, tanpa asumsi kepercayaan.
Sistem juga dilengkapi dengan firewall canggih, enkripsi end-to-end, dan monitoring 24/7 untuk mendeteksi ancaman sejak dini. Selain itu, dilakukan audit keamanan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Tidak kalah penting, pemerintah gencar melakukan edukasi literasi digital agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi.
Dampak ke depan
Dengan hadirnya Digital ID, Indonesia sedang melangkah menuju era pemerintahan digital yang lebih inklusif, aman, dan efisien. Identitas digital bukan hanya mempermudah akses layanan publik, tetapi juga membuka peluang integrasi dengan berbagai sektor strategis di masa depan.
Salah satu dampak yang paling signifikan adalah pada layanan keuangan. Digital ID memungkinkan proses pembukaan rekening bank dilakukan, tanpa tatap muka, cukup melalui verifikasi biometrik dan autentikasi digital. Hal ini akan mempercepat inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan.
Selain itu, Digital ID juga akan menjadi fondasi bagi pengembangan kota cerdas. Dengan identitas digital, warga dapat mengakses transportasi publik, fasilitas kota, hingga layanan utilitas secara lebih mudah dan terintegrasi. Misalnya, satu identitas digital dapat digunakan untuk membayar tiket transportasi, mengakses layanan kesehatan kota, atau mengurus izin usaha secara daring.
Ke depan, Indonesia juga berpotensi menjadi bagian dari ekosistem digital ASEAN. Interoperabilitas identitas antarnegara akan mempermudah mobilitas warga, baik untuk keperluan perjalanan, pendidikan, maupun bisnis lintas batas. Dengan demikian, Digital ID tidak hanya mendukung transformasi layanan publik di dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital regional.
Sistem Identitas Digital Nasional adalah fondasi transformasi layanan publik di Indonesia. Dengan dukungan telekomunikasi yang kuat, regulasi yang jelas, dan teknologi keamanan mutakhir, Digital ID akan membawa interaksi G2C ke level baru, lebih cepat, lebih aman, dan lebih inklusif.
Meskipun demikian, keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi. Kolaborasi antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan warga adalah kunci menuju ekosistem digital yang terpercaya.
