JAKARTA – ( AmperaNews.com ) – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tajam soal aksi demo Indonesia Gelap. Prabowo menilai, gerakan tersebut dibiayai oleh koruptor. “Indonesia gelap, kabur aja deh, yo kabur aja loh, emang gampang loe di situ di luar negeri, di mana loe di situ dikejar-kejar di situ,” kata Prabowo, di Kongres PSI yang digelar di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).
“Ternyata memang ini adalah rekayasa ini dibuat-buat. Ini dibayar oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin, ya koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu,” sambung Prabowo.Perlu dibuktikan Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, pernyataan Prabowo tersebut adalah tuduhan serius dan tak dapat dibuktikan.
Usman bahkan menantang pihak Istana untuk membuktikan pernyataan Prabowo tersebut. “Pernyataan Presiden Prabowo di dalam acara PSI tentang tuduhan gerakan Indonesia Gelap didanai koruptor, itu pernyataan yang tidak kredibel, tidak didasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Usman di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Senin (21/7/2025). Usman mengatakan, pernyataan Prabowo tersebut hanya mengikuti proses politisasi hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi ekspor CPO yang menjerat nama pengacara Marcella Susanto.
“Dalam kutipan itu sebenarnya tidak jelas, apa yang dimaksud dengan pemberian dana kepada orang-orang dalam gerakan Indonesia Gelap tetapi disimpulkan secara terburu-buru oleh Kejaksaan dan Mabes TNI bahwa seolah-olah gerakan Indonesia Gelap itu adalah gerakan yang tidak murni,” ujar dia.
Usman menilai, pernyataan Prabowo tersebut merupakan merendahkan aksi demo yang dilakukan mahasiswa dan sejumlah aktivis dari organisasi masyarakat sipil.
Dia menantang pihak Istana dan Mabes TNI untuk membuktikan hal tersebut. “Saya sendiri menantang Mabes TNI dan Istana membuktikan apakah benar Indonesia Gelap itu didanai oleh koruptor, saya kira itu pernyataan yang merendahkan gerakan mahasiswa dan merendahkan gerakan sipil,” tutur dia. Usman menegaskan bahwa gerakan Indonesia Gelap, Reformasi Dikorupsi, dan Indonesia Darurat adalah murni aktivitas mahasiswa dan sejumlah aktivis dalam organisasi masyarakat sipil. “Indonesia Gelap, Reformasi Dikorupsi, Indonesia Darurat, seluruhnya adalah murni aktivitas mahasiswa dan sejumlah aktivis yang ada dalam organisasi masyarakat sipil,” ucap dia.
Ribuan mahasiswa memulai aksi tersebut dengan long march dari Taman Ismail Marzuki (TIM) menuju Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan 13 tuntutan kepada pemerintah, beberapa di antaranya mencakup isu pendidikan, agraria, reformasi sektor keamanan, hingga kebijakan ekonomi.
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan dari aparat kepolisian.
Berikut 13 tuntutan aksi Indonesia Gelap kepada Pemerintah:
1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara.
2. Cabut PSN bermasalah: Wujudkan reforma agraria sejati. Proyek Strategis Nasional (PSN) sering menjadi alat perampasan tanah rakyat.
3. Tolak UU MINERBA. Revisi UU Minerba dianggap sebagai alat pembungkaman bagi rezim terhadap suara kritis di kampus dan lingkungan akademik.
4. Hapuskan multifungsi TNI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat. Masyarakat adat memerlukan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Evaluasi Inpres Nomor 01 Tahun 2025. Instruksi presiden ini dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan rakyat, termasuk pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi total program makan bergizi gratis. Program ini harus dievaluasi agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen dan kesejahteraan dosen. Akademisi perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
9. Desak presiden keluarkan Perppu Perampasan Aset. Korupsi adalah masalah mendesak yang harus diatasi melalui perppu.
10. Tolak revisi UU TNI, POLRI, dan Kejaksaan. Revisi ini berpotensi menguatkan impunitas aparat dan militer.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Pemborosan pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi.
12. Tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Revisi ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan DPR.
13. Reformasi Polri. Kepolisian perlu direformasi untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
