Bandung – (AmperaNews.com) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan bahwa MPR RI tak menutup diri terhadap pandangan dan masukan dari masyarakat, termasuk tak mengunci rapat-rapat kemungkinan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dia pun menyadari bahwa ada pandangan-pandangan dari sebagian masyarakat yang menghendaki adanya amandemen terhadap konstitusi negara, dan juga ada yang berpendapat sebaliknya.
“Mengunci rapat-rapat terhadap pikiran amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah menutup rapat-rapat adanya ide-ide cemerlang tentang masa depan bangsa dan konstitusi negara,” kata Muzani dalam acara Gathering Media MPR RI di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Namun, menurut dia, MPR RI juga tak akan serta merta mempermudah bergulirnya pembahasan amandemen tersebut. Dia mengatakan UUD 1945 adalah konstitusi negara yang harus dipikirkan secara cermat dan matang.
“Kami mengerti di masyarakat adanya yang berpikir juga cukup amandemen sampai di sini,” kata dia.
Menurut dia, tugas yang dilakukan oleh MPR RI terkadang terasa dan terkadang juga tidak terasa, padahal tugas dan fungsi dari MPR RI akan terasa jika suasana kehidupan berbangsa dalam kondisi yang pengap.
Dia mengatakan bahwa perlu ada pemahaman bersama tentang masalah-masalah kondisi kebangsaan. Memang, kata dia, kondisi kebangsaan tidak terasa bermasalah jika dalam keadaan yang biasa-biasa saja.
“Karena itu apa yang menjadi tugas kami menjaga ideologi negara, kadang-kadang dirasakan sebagai keperluan, tapi ketika kehidupan hidup biasa-biasa saja, keperluan ini kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu terasa dan perlu,” katanya.
Dia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyadari bahwa pemahaman tentang ideologi negara adalah hal yang penting, termasuk memahami cita-cita bangsa Indonesia.
“Cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa harus menjadi sebuah kesadaran tanpa kebutuhan,” katanya.
