Jakarta – (AmperaNews.com) – Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia Sadino mengingatkan pemilihan mitra kerja sama operasi (KSO) perlu dilakukan secara hati-hati karena memengaruhi keberlanjutan dan produktivitas hutan sawit.
“Perkebunan sawit memerlukan mitra yang tidak hanya bisa memanen tandan buah segar (TBS), tetapi juga mengerti bagaimana mengelola kebun dengan baik,” kata Sadino dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Hal ini mengacu pada pengelolaan kebun sawit sitaan negara yang kini dipercayakan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.
Ia menilai jika salah memilih operator bisa berakibat fatal terhadap keberlanjutan produksi dan berdampak langsung pada program strategis nasional seperti pemenuhan bahan baku biodiesel.
Sadino mengatakan mitra yang dipilih tidak boleh hanya mengejar keuntungan sesaat, tetapi harus benar-benar memahami tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan.
“Perawatan yang ketat menjadi kunci agar produktivitas sawit tetap terjaga,” ujar dia.
Menurutnya, dampak jangka panjang bisa sangat serius jika operator KSO hanya fokus pada panen tanpa perawatan standar.
“Produksi pasti akan turun. TBS yang baik hanya bisa dihasilkan dari penerapan agronomi yang benar pada setiap tahap. Kalau mitranya tidak paham, kebun justru akan hancur,” katanya.
Sadino menambahkan jika pengelolaan kebun sawit rusak, maka program strategis nasional seperti biodiesel juga terancam.
“Saat ini kebun-kebun yang diserahkan kepada Agrinas berada di lokasi terpencar, bahkan ada yang belum clear secara hukum. Kondisi ini menuntut penanganan yang benar-benar cermat,” ujarnya.
Lebih jauh, Sadino mengingatkan, investasi sawit itu berbeda dengan tambang. Apalagi, kebanyakan kebun saat ini sudah memasuki masa replanting.
Untuk menjaga produktivitas sawit memang membutuhkan biaya yang tidak murah termasuk untuk replanting.
“Karena itu, kepastian usaha, kepastian lahan dan jaminan investasi perlu menjadi perhatian utama,” katanya.
Selain itu, Sadino berharap pemerintah dan Agrinas segera menyelesaikan status hukum lahan sitaan agar pengelolaan sawit bisa berjalan optimal.
Dengan begitu, mitra KSO pun akan lebih percaya diri untuk menanamkan modal.
“Status perusahaan negara tentu membuat mitra lebih berhati-hati. Jadi, kalau lahan sudah jelas, mitra akan lebih yakin,” katanya.
