DEPOK – ( AmperaNews.com ) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kinerja Semester I di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 di BPSDM Hukum, Depok, Selasa (29/7).
Menteri Supratman Andi Agtas mengapresiasi seluruh jajaran Kementerian Hukum, baik Unit Kerja Eselon (UKE) 1 maupun Kantor Wilayah. “Saya ingin memberi apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas penyelesaian pendaftaran 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Menteri Hukum.
Menteri Supratman Andi Agtas juga mengapresiasi seluruh jajaran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atas terbentuknya 10.000 lebih Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh jajaran Ditjen Kekayaan Intelektual, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Badan Strategi Kebijakan (BSK), Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal atas capaian kinerja yang baik. “Fokus yang paling penting adalah pelayanan keluar kepada masyarakat.
Komitmen bersama bahwa transformasi digital adalah sebuah keniscayaan,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Sekjen Kementerian Hukum Nico Afinta mengatakan Rakordal ini diikuti oleh 310 orang peserta yang terdiri dari Pimpinan Tinggi UKE 1, staf khusus, kepala kantor wilayah, kepala divisi, kepala bagian tata usaha dan umum, kepala bagian PPL, perwakilan biro dan pusdatin “Saya berharap terjadi peningkatan kinerja dari yang telah dikerjakan, pencapaian di 2025 harus meningkat, Semester I dan II harus lebih baik,” kata Nico Afinta.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv PPPH Edward James Sinaga, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, serta Kabag Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran. Kakanwil I Gusti Putu Milawati seusai kegiatan mengatakan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTB siap menjalankan arahan dari Menteri Hukum RI. “Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB akan melaksanakan seluruh arahan pimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Hukum,” ujar Mila.
