Jakarta – (AmperaNews.com) – Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan air Retno Marsudi menyatakan bahwa dunia memerlukan dana hingga 600 miliar dolar AS (Rp9,9 kuadriliun) setiap tahunnya untuk mengatasi kesenjangan investasi di bidang air.
“Sektor air global menghadapi kesenjangan investasi yang mencengangkan … kita menghadapi kesenjangan investasi tahunan sebesar 300 hingga 600 miliar dolar AS,” ucap Retno dalam pernyataan kuncinya pada agenda Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta, Jumat.
Retno menjelaskan bahwa investasi yang diperlukan untuk membina serta menjaga pasokan air dan kualitas sanitasi secara global mencapai 600 miliar hingga 1 triliun dolar AS setiap tahunnya.
Namun, jumlah dana yang dikeluarkan semua pihak baik pemerintah maupun swasta untuk urusan air di tingkat global hingga saat ini baru mencapai 300 hingga 400 miliar dolar AS.
Keadaan tersebut diperparah dengan masih rendahnya komitmen nasional untuk berinvestasi lebih untuk air, sebagaimana laporan Bank Dunia yang menunjukkan bahwa negara-negara maju hanya menganggarkan 0,5 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) mereka untuk infrastruktur air.
Sementara, lebih dari 90 persen pengeluaran tahunan untuk air berasal dari sumber pemerintah, kata Retno, menambahkan.
Ia mengingatkan bahwa air tak bisa dilihat sekadar sebagai komoditas investasi dengan keuntungan rendah dan berisiko tinggi, karena “keuntungannya” hadir dalam bentuk perbaikan kehidupan di berbagai sektor masyarakat.
“Investasi di bidang air membawa deviden tak hanya dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga di bidang kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan ketahanan iklim,” ucap Menteri Luar Negeri RI periode 2014—2024 itu.
Masih dengan mengutip laporan Bank Dunia, Retno turut mengungkapkan bahwa setiap dolar AS yang diinvestasikan untuk air di Afrika akan membawa keuntungan sebesar 7 dolar AS.
Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa investasi di bidang air harus terus diperkuat dengan meneguhkan kemauan politik, keselarasan kebijakan, dan tindakan kolektif.
Retno pun mengingatkan supaya investasi tersebut dilakukan melalui pembiayaan campuran dengan tetap menjaga kepentingan umum.
