Bogor, Jawa Barat – (AmperaNews.com) – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Ia mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis itu dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anggata Nusantara (Danantara).
“Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat.
Mereka menganjurkan bahwa pemerintah tidak ingin seluruh beban proyek infrastruktur kembali ditanggung negara.
“Karena kalau enggak ya semuanya kita lagi, termasukkan dananya. Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government,” ujarnya.
Adapun, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa skema penyelesaian yang ditujukan mengurangi beban pemerintah untuk menyelesaikan utang tersebut.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity atau perta kemudian merajut ini kan kita serahkan infrastrukturnya supaya kelanjutannya ke jarang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua yang sedang kita eksplorasi,” kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10).
Pada dasarnya, disampaikan Dony proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah sekitar jalur transportasi. Pembangunan KCIC turut menyerap tenaga kerja dengan mencapai 30 ribu pekerja domestik.
“Tapi saat ini sih yang sedang kita kejar keterlibatan lainnya adalah KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, intinya hal-hal teknis saja sih,” katanya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani menyampaikan, negosiasi antara Indonesia dan pihak China mengenai restrukturisasi utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tengah berlangsung.
Negosiasi dilakukan untuk menentukan hal-hal baru dan perusahaan mitra dari China guna menyepakati struktur pembiayaan yang berkelanjutan.
“Jadi sebenarnya ini sedang berjalan, dengan pihak China, bahkan pemerintah China (negosiasi) sedang berjalan,” kata Rosan, Rabu (8/10).
Ia menegaskan bahwa penyelesaian struktur proyek KCIC tidak sekadar perbaikan jangka pendek, melainkan mencakup reformasi menyeluruh terhadap struktur pembiayaan agar risiko serupa tidak terjadi pada masa mendatang.
