Jakarta – (AmperaNews.com) – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pemerintah perlu membentuk Komite Stabilitas Sektor Riil guna memperkuat ketahanan ekonomi riil.
Gagasan ini merujuk pada keberhasilan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah dinamika global.
“Jadi, kita bisa memprediksi dan mengantisipasi goncangan sebelum itu terjadi,” ujar Fakhrul kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, meski fundamental ekonomi Indonesia saat ini tergolong masih kuat, namun kekuatan sektor keuangan belum sepenuhnya terhubung dengan kondisi sektor riil di lapangan.
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Agustus 2024 sebesar 2,30 persen secara tahunan (yoy), sementara neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 4,17 miliar dolar AS.
Fakhrul menilai capaian ini mencerminkan perekonomian nasional yang kian membaik.
“Ini menunjukkan tubuh sektor keuangan kuat. Namun, kita harus ingat bahwa sektor keuangan yang sehat seharusnya menopang sektor riil,” terang Fakhrul.
Meski inflasi terjaga, Fakhrul menekankan pentingnya mengawasi harga pangan, terutama beras yang mulai merangkak naik.
“Gejolak (demonstrasi) yang terjadi dalam masyarakat saat ini terjadi karena tidak terhubungnya sektor keuangan yang kuat dan stabil dengan kondisi sektor rill di bawah,” tuturnya.
Ia menilai faktor suplai dan distribusi perlu direncanakan lebih matang lagi.
Maka dari itu, komite ini nantinya dapat berperan penting dalam mendeteksi dini guncangan pasokan dan produksi.
Selain itu, peranan Komite Stabilitas Sektor Riil bisa diarahkan untuk mengoordinasikan kebijakan di sektor riil, sekaligus menjaga stabilitas harga serta ketersediaan barang-barang penting.
Tak kalah penting, komite juga diharapkan mampu menyampaikan komunikasi publik yang efektif agar ekspektasi masyarakat tetap terjaga.
Lebih lanjut, Fakhrul menambahkan koordinasi lintas lembaga sebenarnya telah terbukti efektif lewat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Mekanisme serupa, jika diperluas ke sektor riil diyakini mampu mencegah dampak guncangan lebih besar terhadap perekonomian.
Dia menerangkan, Jepang dan Korea Selatan menjadi contoh negara yang sudah lebih dulu membentuk badan serupa.
Jepang memiliki Council on Economic and Fiscal Policy (CEFP), sedangkan Korea mendirikan Presidential Committee on Supply Chain Stability.
Untuk Indonesia, ia menyarankan agar anggota komite melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kadin, perbankan, hingga perwakilan pengusaha.
“Ini nantinya menjadi inisiasi penting juga untuk meningkatkan prospek FDI ke industri dalam negeri,” imbuhnya.
