Jakarta – (AmperaNews.com) – Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2026, sebagai tindak lanjut dari nota keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Rapat yang digelar tertutup itu dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Tonny Harjono.
“Jadi, sudah kita dapat dan pembagian berdasarkan unit organisasi masing-masing, mulai dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Utut mengatakan bahwa Komisi I DPR dan TNI sepakat agar seluruh pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan.
Presiden Prabowo Subianto, kata Utut, ingin bangsa Indonesia maju dengan tidak saling menyalahkan.
“Bapak Presiden nafasnya seperti disampaikan di Batujajar adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan Kemenhan mendapatkan anggaran yang cukup untuk tahun 2026 guna meningkatkan kemampuan pertahanan, kekuatan, hingga menambah jumlah alat peralatan pertahanan.
Namun, Kemenhan masih membutuhkan tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan-kegiatan ataupun pembangunan-pembangunan sesuai dengan sasaran yang direncanakan, termasuk soal defense supporting economy guna menjamin stabilitas keamanan negara.
“Tentunya untuk menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi, yang akhirnya adalah untuk kemajuan bangsa, untuk kemakmuran rakyat,” katanya.
