Jakarta – (AmperaNews.com) – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pihaknya meminta jajaran BPKP tidak bekerja asal-asalan.
”Banggalah akan tugas kalian, berikan kinerja yang terbaik karena hasil kerja Anda berpengaruh besar terhadap keputusan penting pemerintah, maka jangan sesekali bekerja asal-asalan,” katanya dalam arahan penutupan Rapat Kerja BPKP di Kantor Pusat BPKP, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.
Ateh menerangkan bahwa BPKP merupakan rumah bersama untuk bantu, lindungi, dan percaya satu sama lain. Setiap penugasan disebut menjadi milik bersama, sehingga diharapkan tidak ada lagi yang abai terhadap tanggung jawab dan kontribusi masing-masing.
”Integritas, integritas, integritas. Jangan pernah mencederai integritas, tidak ada ampun untuk pelanggaran atas integritas,” ungkap dia.
Dirinya menegaskan bahwa pemimpin adalah pemandu, pengampu, dan penentu, yang harus menjadi landasan dalam memperkuat pelaksanaan pengawasan yang efektif dan berkualitas.
BPKP mendorong seluruh jajaran pimpinan di pusat maupun perwakilan, untuk fokus pada hasil akhir dan proses pembinaan, pendampingan, serta pengendalian mutu yang menjadi tanggung jawab kepemimpinan.
“Pemimpin bukan sekadar pengarah, tetapi pemandu yang menuntun arah, pengampu yang menguatkan kapasitas tim, dan penentu yang memastikan keputusan diambil dengan bijak dan bertanggung jawab,” ucap Kepala BPKP.
Sebelumnya, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari meminta seluruh jajaran memastikan pelaksanaan pengawasan bersandar pada data asersi, dilengkapi pengujian lapangan yang memadai dan berbasis bukti faktual untuk menelusuri akar permasalahan dengan memadai. Dengan begitu, rekomendasi yang dirumuskan konkret, tegas, dan dapat ditindaklanjuti.
Agustina juga menyoroti pentingnya disiplin perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, termasuk penegasan peran direktorat penanggung jawab dalam pengendalian mutu serta kejelasan pedoman kerja.
”Kepala Perwakilan memastikan tim memahami ekspektasi Deputi dan melakukan analisis berjenjang sejak tahap pelaksanaan, bukan hanya pada penyusunan laporan,” ujar dia.
Selain itu, pengawasan di triwulan akhir diarahkan agar lebih fokus pada kegiatan prioritas dan berdampak tinggi.
Penugasan diminta dirancang secara efisien, dan menghindari tumpang tindih atau overload pekerjaan yang dapat mengganggu capaian utama lembaga.
Wakil Kepala BPKP turut mengingatkan fokus terhadap konteks Manajemen Penugasan Pengawasan (MPP). Sebab, penilaian MPP disebut bukan sekadar angka kinerja, melainkan alat diagnosis untuk memperbaiki proses bisnis pengawasan di setiap unit.
Untuk itu, dia mendorong seluruh unit melakukan self-assessment secara jujur dan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembelajaran.
Pihaknya telah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan mengarahkan Deputi dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) untuk melakukan piloting terhadap instrumen penilaian baru secara serius agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi riil.
Pelatihan dan buku saku juga akan disiapkan guna menyamakan persepsi antar evaluator.
Peningkatan kualitas Laporan Eksekutif Daerah (LED) menjadi perhatian pula. Laporan tersebut diharapkan menampilkan hasil pengawasan rutin, sekaligus menambah analisis kontekstual sesuai isu pembangunan daerah.
Laporan kepada gubernur diminta harus relevan, singkat, dan bermanfaat sebagai bahan pengambilan keputusan daerah.
Dengan berbagai langkah strategis itu, BPKP menargetkan peningkatan signifikan dalam mutu hasil pengawasan, disiplin pelaksanaan tugas, serta sinergi antar bidang dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
