Jakarta — ( AmperaNews.com) – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah kepulauan kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (1/7/2025). Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan mekanisme layanan MBG di wilayah-wilayah terluar dan sulit dijangkau.
“Untuk wilayah kepulauan seperti Sitaro, Sangihe, dan Talaud, akses hanya bisa menggunakan kapal yang tidak sefleksibel daerah daratan. Bagaimana mekanisme pelaksanaan MBG di sana?” tanya Felly dalam sidang yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan.
Ia menambahkan, hasil pengecekan lapangan menunjukkan belum ada dapur MBG yang tersedia di sejumlah pulau tersebut. Hal ini dinilai berpotensi menghambat distribusi makanan bergizi kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.
BGN Pastikan Pelayanan Tetap Jalan Meski Medan Sulit
Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa program MBG akan tetap dilaksanakan di daerah terpencil dan kepulauan, tanpa menggandeng mitra atau investor swasta.
“Berapa pun jumlah penerima manfaatnya, akan ada satu SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) yang ditugaskan. Kami sudah siapkan SDM, bahkan sudah menunggu lebih dari 30 ribu orang,” kata Dadan.
Ia menyebut, BGN tengah melakukan pengecekan terhadap wilayah-wilayah dengan kategori khusus hingga 10 Juli 2025 untuk proses plotting dapur dan layanan MBG. Fokus utama adalah memastikan bahwa penerima manfaat tetap mendapatkan haknya, terlepas dari jumlah atau lokasi tempat tinggal.
“Kalau di sana hanya ada 20 atau 50 orang, tetap akan kami layani. Dan bukan oleh investor, tapi langsung oleh negara melalui BGN dan APBN,” tegasnya.
Daerah Terpencil Tidak Diserahkan ke Mitra
Dadan menegaskan bahwa skema kerja sama dengan mitra swasta tidak diberlakukan untuk daerah-daerah terpencil. Hal ini karena biaya operasional yang tinggi dan minimnya prospek keuntungan jangka pendek membuat wilayah-wilayah tersebut tidak menarik bagi investor.
“Kami tidak berikan ke mitra, karena mitra tidak mungkin bisa membiayai. Return of investment-nya lama. Maka itu negara harus hadir langsung,” tandasnya.
MBG Sasar 82,9 Juta Penerima Manfaat
Sebagai informasi, program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo yang mulai digulirkan sejak 6 Januari 2025. Di bawah koordinasi BGN, program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Rapat ini sekaligus menjadi sorotan publik atas kesiapan pemerintah memastikan bahwa prinsip keadilan dan pemerataan tetap terjaga dalam pelaksanaan program nasional berskala besar seperti MBG.***
