Jakarta – (AmperaNews.com) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak optimistis upaya pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sisi tata kelola maupun kapasitas SDM pengelola mampu meminimalisasi terjadinya kasus keracunan pada penerima manfaat.
“Presiden sudah lakukan konsolidasi untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Keseriusan ini tentunya akan dilanjutkan untuk melakukan evaluasi perbaikan, baik dari sisi tata kelola maupun sisi sumber daya manusia yang mengelola,” kata Plt Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Ratna Susianawati dalam media talk di Jakarta, Rabu.
Pihaknya sangat menyesalkan terjadinya banyak kasus keracunan MBG yang menyebabkan penerima manfaat, terutama anak menjadi korban akhir-akhir ini.
KemenPPPA pun meminta masyarakat untuk mempercayai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan MBG.
“Yang penting sekarang adalah meyakinkan anak, meyakinkan orang tuanya, dan kepada sekolah,” kata Ratna Susianawati.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 SPPG menindaklanjuti terjadinya kasus keracunan MBG yang berulang.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan BGN tidak akan berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat.
“Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ujar Nanik.
Beberapa dapur layanan MBG yang dinonaktifkan, antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah).
Nanik menambahkan puluhan SPPG yang dinonaktifkan kini masih menunggu hasil uji laboratorium yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
