JAKARTA – ( AmperaNews.com ) – Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (26/7) tentang kabar baik dari Gubernur Herman Deru, alih PPPK ke PNS cuma pakai Keppres, hingga pemda takut mengusulkan PPPK Paruh Waktu. Simak selengkapnya!
1. Kabar Baik, Gubernur Herman Deru Layangkan Usulan PPPK Paruh Waktu ke MenPAN-RB & BKN Kabar baik untuk pegawai non-ASN di Sumatera Selatan (Sumsel) yang telah ikut seleksi PPPK Tahap I dan II tetapi tidak mendapatkan formasi.
Info terbaru menyebut Gubernur Sumsel H Herman Deru telah melayangkan surat tentang Usulan Rekomendasi PPPK Paruh Waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawain Negara (BKN). Melalui surat bernomor 800/10555/BKD.I/2025 dalam rangka dalam rangka penataan pegawai non-ASN Pemerintah Provinsi Sumsel tersebut, Gubernur Herman mengusulkan 6.120 formasi.
2. Amaden: Alih Status PPPK ke PNS Cukup Pakai Keppres Saja
Alih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke pegawai negeri sipil (PNS) bisa berlangsung cepat dengan menggunakan diskresi presiden. Tanpa diskresi, maka prosesnya akan panjang hingga bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Koodinator Wilayah Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Provinsi Jambi Amaden mengatakan kalau ada cara mudah, kenapa harus mencari jalan yang sulit berliku.
3. Ini Alasan Pemda Takut Mengusulkan PPPK Paruh Waktu, Bukan Soal Dana Semata Pemerintah pusat sudah mewanti-wanti pemerintah daerah mengusulkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu sebelum Oktober 2025. Harapannya, penetapan NIP PPPK paruh waktu dan penuh waktu semua honorer sudah diproses pada Oktober. Namun, seperti imbauan pemerintah pusat itu tidak diindahkan oleh pemda. Sebab, pemda ingin ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat, bukan bahasa verbal.
“Sisa honorer kami masih banyak untuk tahap 1 dan 2 kurang lebih 2000-an. Mereka ini mau diapakan, kami menunggu ketentuan dari pemerintah pusat,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus Putut Winarno kepada AmperaNews.com, Sabtu (26/7).
4. Pengajian Habib Rizieq Diwarnai Bentrok PWI LS Vs FPI, GP Ansor Komentar Begini Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengomentari bentrok ormas Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) dan Front Persatuan Islam (FPI) di lokasi pengajian yang menghadirkan Muhammad Rizieq Shihab (Habib Rizieq) di Pemalang, Jawa Tengah, Rabu (23/7/2025). Kepala Satkornas Banser Muhammad Syafiq Syauqi menyesalkan peristiwa kekerasan yang terjadi saat acara peringatan bulan Muharam di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang itu.
5. Info dari KPK: Ada Pihak Diduga Perintahkan Orang Dekat Bobby Nasution Terima Suap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pihak yang memerintahkan Topan Obaja Putra Ginting alias TOP selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerima suap proyek jalan. Topan Ginting yang dikenal sebagai orang dekat Gubernur Sumut Bobby Nasution itu telah nonaktif dari jabatannya setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025. “Kami juga menduga-duga bahwa TOP ini bukan hanya sendirian,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/7).
