Berlin – (AmperaNews.com) – Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Rabu mengkritik tajam pelanggaran hukum internasional dan tindakan militer agresif Israel di Qatar, dan mengatakan bahwa Berlin akan berdiskusi dengan mitra-mitra Uni Eropa mengenai kemungkinan penerapan sanksi.
“Ini adalah serangan militer oleh tentara Israel yang melanggar hukum internasional, melanggar integritas teritorial Qatar, sebuah negara yang lebih dari negara lain, telah berupaya memainkan peran mediasi dalam konflik ini dan sejauh ini telah sangat membantu,” kata Merz.
Meski bertanggung jawab secara historis atas keamanan Israel, Merz menekankan bahwa komitmen ini tidak menghalangi kritik terhadap tindakan-tindakan tertentu oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tersebut, seperti serangan militer besar-besaran di Gaza dan pembatasan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina.
Ketika ditanya tentang posisi pemerintah Jerman terkait proposal terbaru Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Merz mengindikasikan bahwa masalah-masalah ini akan dibahas baik di Berlin maupun dengan mitra-mitra Uni Eropa dalam beberapa hari mendatang.
Von der Leyen diketahui mengusulkan pemberian sanksi kepada menteri-menteri pemerintah ekstremis Israel dan para pemukim yang melakukan kekerasan, serta penangguhan sebagian perjanjian perdagangan bebas dengan Israel.
“Mengenai sanksi, saya ingin terlebih dahulu menunggu diskusi internal di Dewan Eropa, serta diskusi di dalam pemerintahan koalisi kami. Kami di koalisi sepakat bahwa tindakan Israel tidak dapat diterima. Menteri luar negeri kami juga menegaskan kembali hal ini tadi malam. Ini adalah keyakinan bersama kami,” ujarnya.
Pemimpin konservatif itu juga mengkritik pemerintah Israel karena menahan pendapatan dari Otoritas Palestina, yang terdiri dari bea cukai yang dipungut Israel atas nama Otoritas Palestina untuk barang-barang impor.
Merz menekankan pentingnya stabilitas keuangan Otoritas Palestina untuk menyediakan layanan publik dasar, termasuk pendidikan. “Hal ini tidak terjadi saat ini karena pemerintah Israel menahan dana dari Otoritas Palestina yang wajib dibayarkan. Hal ini juga tidak dapat diterima,” ujarnya.
Namun, Kanselir Jerman itu menegaskan kembali bahwa meskipun Berlin mendukung solusi dua negara untuk konflik tersebut, Berlin percaya bahwa pengakuan kenegaraan Palestina harus datang setelah negosiasi diplomatik, bukan sebelum proses perdamaian.
“Kami tidak akan bergabung dalam seruan untuk pengakuan negara Palestina yang merdeka saat ini. Kami juga tidak akan berpartisipasi dalam apa yang direncanakan di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena kami percaya bahwa waktunya belum tepat untuk pembentukan negara semacam itu. Beberapa prasyarat yang diperlukan masih belum terpenuhi,” ujarnya.
