PALEMBANG – ( AmperaNews.com ) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menunjukkan keseriusannya dalam mengoptimalkan aset dan piutang daerah.Melalui penandatanganan nota kesepakatan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung (Kanwil DJKN Sumseljambibabel). Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan pentingnya pengelolaan aset secara tertib dan menyeluruh melalui penandatanganan nota kesepakatan dengan DJKN.
Acara penandatanganan yang berlangsung di Griya Agung Palembang pada Selasa (16/9) menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumsel untuk memastikan aset daerah benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan.
“Bicara aset ini, kami harus betul-betul tertib. MoU ini mencakup pendataan, penataan, penilaian, hingga penagihan piutang daerah. Semua itu penting agar aset benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sumsel,” tegas Herman Deru dalam keterangannya, Rabu (17/9). Menurut Herman Deru, aset bukan sekadar catatan angka di laporan keuangan, melainkan wujud nyata dari kekayaan daerah yang harus dipelihara dan dimanfaatkan.
Dia berharap kolaborasi dengan DJKN akan memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi aset yang ada. Gubernur Herman Deru juga menyoroti masalah piutang daerah yang masih menjadi tantangan.
Dia menyebut DJKN akan membantu pemerintah kabupaten/kota di Sumsel dalam melakukan penagihan piutang agar lebih efektif dan sesuai aturan.“Piutang daerah ini tidak boleh dibiarkan menumpuk. Dengan adanya dukungan DJKN, kami optimistis penagihan bisa lebih maksimal dan tertib,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Sumsel Ferdinan Lengkong menegaskan sinergi dengan Pemprov Sumsel sudah berjalan baik dan bahkan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Menurut Ferdinan, BPKAD Sumsel telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam mengelola aset.
“Kami melihat bagaimana Pemprov Sumsel sangat serius dalam mengelola asetnya. Kerja sama yang sudah berjalan selama ini sangat baik, dan hari ini kami perkuat dengan nota kesepakatan,” ujarnya. Ferdinan menjelaskan DJKN akan membantu pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan aset sesuai standar nasional, baik dari sisi pemanfaatan maupun administrasi. Hal ini penting agar aset tidak hanya terdata, tetapi juga produktif. Lebih jauh Ferdinan mengingatkan pengelolaan aset harus tertib hukum.
Melalui cara itu, lanjut dia, aset bisa terhindar dari sengketa dan lebih memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penandatanganan kesepakatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah di Sumsel, sehingga menjadi contoh bagi daerah lain. Melalui langkah ini, Pemprov Sumsel bertekad untuk terus meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
