lampung,(www.Ampera-News.Com) –
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menargetkan pada pertengahan bulan Mei 2025 aplikasi penyedia pelayanan publik dapat beroperasi membantu masyarakat yang ada di Provinsi Lampung.
Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah DKI Jakarta telah menjalin kemitraan strategis salah satunya kita belajar mengenai penyediaan pelayanan publik untuk masyarakat Provinsi Lampung,” ujar Rahmat Mirzani Djausal .
Gubernur mengatakan, pihaknya akan mengadopsi aplikasi Jakarta Kini (JAKI) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terbukti sukses menjadi asisten digital warga ibu kota.
“Nanti kami targetkan pertengahan bulan Mei 2025, aplikasi itu sudah bisa beroperasi dan bisa dipakai oleh masyarakat. Aplikasinya isinya pelayanan publik, informasi harga, serta macam-macam ke depan aplikasi ini juga bisa untuk membayar pajak kendaraan,” Jelasnya.
Di Jakarta berhasil melakukan pelayanan publik dengan aplikasi JAKI yang terus dikembangkan serta disempurnakan. Sehingga Pemerintah Provinsi Lampung mencoba mengadopsi keberhasilan layanan publik.
“Kami menjelaskan ada dua pilihan mengenai ini, yang pertama membuat aplikasi baru atau mengadopsi yang sudah jadi dan teruji,” Ungkapnya.
Selanjutnya hal tersebut menjadi langkah konkret untuk mempercepat transformasi pelayanan publik di Provinsi Lampung.
“Untuk itu kita akan melihat Lampung harus punya satu entitas penyedia pelayanan publik, terutama dalam pengaduan masyarakat. Karena kami paham masyarakat ingin berkeluh kesah dan mengadu ingin di dengar tapi tidak memiliki ruang untuk itu,” Jelasnya.
Dijelaskan langkah itu sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025-2030 yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” dengan fokus utama pada pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif. Kerja sama pada pembangunan aplikasi JAKI dapat menjadi entry point kolaborasi yang lebih luas.
berdasarkan Data dari Dinas Kominfotik DKI Jakarta menunjukkan bahwa di Januari 2025, aplikasi itu digunakan lebih dari 6,8 juta pengguna yang aktif, mencatat lebih dari 20 juta interaksi layanan publik setiap bulan.
Efektivitas dan jangkauannya yang mendorong Provinsi Lampung untuk mengadopsi dalam format yang disesuaikan dengan konteks lokal.
Hrn/Tim
