Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Provinsi Lampung

Gubernur Lampung dan Ketua DPRD Hadiri Panen Raya Serentak Dukung Program Swasembada Pangan,Buatlah judul di samping menjadi lebih menarik

54253
×

Gubernur Lampung dan Ketua DPRD Hadiri Panen Raya Serentak Dukung Program Swasembada Pangan,Buatlah judul di samping menjadi lebih menarik

Share this article
Example 468x60

Selasa,8April2025|

08:00WIB
DPRD Provinsi Lampung-(Ampera-news.com)-Lampung  Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan forkopimda menghadiri Panen Raya Padi secara serentak di 14 Provinsi, dengan pusat kegiatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).   Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto di Jawa Barat. Seluruh forkopimda Provinsi Lampung tidak hanya mengikuti secara virtual, tetapi juga turut melakukan Panen Raya di Kelurahan Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah

Example 300x600

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meminta Bupati beserta jajaran di daerah untuk berperan menjaga harga gabah tetap terjaga di harga Rp6.500/Kg.   “Saya berharap pelaksanaan Panen Raya Padi serentak ini berjalan dengan baik dan sukses, dan harga gabah tetap terjaga sesuai harga pokok penjualan (HPP) yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Salah satu misi pemerintah adalah menjaga harga gabah yang dibeli oleh Bulog atau pihak lainnya tetap sesuai harga pokok penjualan yang ditetapkan pemerintah Rp6.500 per kilogram.    “Upaya menjaga harga pembelian gabah sesuai dengan aturan pemerintah tersebut telah diperintahkan oleh Presiden,” ungkapnya.   Tentunya dengan kerja sama bupati dan jajaran dalam melakukan pengawasan harga pembelian gabah petani selama panen dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga produktivitas pertanian daerah.   Mirza juga menekankan pentingnya menjaga momentum panen raya ini dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.   Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya melaporkan, bahwa capaian produksi padi tahun 2024, berdasarkan data BPS mencapai 595.377 ton gabah kering giling dengan luas panen 107.705 hektar.    “Kemudian, target luas tambah tanam Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 adalah 206.000 hektar dan target produksi gabah diharapkan mencapai 1 juta ton,” tuturnya.   Ardito menyampaikan untuk lokasi Kelurahan Adipuro yang akan dilakukan panen raya yaitu seluas 326 hektar dengan produktivitas 7,2 ton per hektar, maka perkiraan total produksi padi yang ada di Kelurahan adipuro sebanyak 2.347 ton gabah dengan tingkat harga jual gabah kering panen Rp6.500 per kg.    Dalam acara itu, Presiden Prabowo menargetkan produksi padi yang diharapkan bisa terealisasi paling lambat di 2026. Demi mendukung program Presiden itu, Gubernur Mirza memimpin langsung Panen Raya di Adipuro.    Ini menjadi bukti komitmennya mendukung program  pertanian Presiden Prabowo. Mirza hadir langsung di tengah hamparan sawah Adipuro untuk mengikuti jalannya panen raya tersebut.    Kehadiran gubernur menjadi representasi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian.

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Lampung Tertinggi Nasional dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan* Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus melaksanakan pembangunan secara merata hingga ke desa, hal tersebut dibuktikan dengan telah terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara virtual yang dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bertempat di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur, Senin (19/05/2025). Provinsi Lampung menjadi yang tertinggi dalam capaian terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musdesus hingga mencapai 77,33 %, selanjutnya Jawa Tengah: 56,58%, Sulawesi Selatan: 49,92%, Sulawesi Barat: 49,23%, dan Bali: 44,13%. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa sampai dengan tanggal 18 Mei 2025 lalu, berdasarkan data, saat ini sudah ada 22.019 desa/kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah desa khusus yang membahas terkait pembentukan Kopdes Merah Putih. Berdasarkan perkembangannya, dari 83.674 jumlah desa/kelurahan seluruh Indonesia sudah ada 61.960 desa/kelurahan yang sudah tersosialisasi, serta sudah ada 19.408 desa/kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. “Dalam perkembangannya, dari Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Wilayah 3 ini paling sedikit yang sudah musdesus. Wah ini Lampung paling tinggi presentase pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah Desa/kelurahan khusus, dan Jawa Tengah nomor 2,” ucapnya. “Bapak presiden ingin koperasi ini betul-betul menjadi membangun ekosistem ekonomi di pedesaan sehingga nanti punya kaki di kopdes itu, bantuan alat, bantuan pemerintah, segala hal nanti maka cukup di satu tempat yang namanya kopdes atau koperasi kelurahan. Mohon dukungan dan bantuannya,” pungkasnya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Inpres No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diinstruksikan kepada 13 Menteri, 3 Kepala Lembaga serta 38 Gubernur dan 514 Bupati/Walikota. Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasian Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai upaya mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui SE Mendagri No. 500.3/2438/SJ Tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih yang ditetapkan Tanggal 7 Mei 2025. “Kami sudah memberikan payung hukum dalam bentuk surat edaran Mendagri, silahkan digunakan, jangan ragu-ragu menggunakan, misalnya untuk membayar biaya notaris untuk desa-desa yang akan membentuk badan hukum,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
Bandar Lampung

*Lampung Tertinggi Nasional dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih…