AMPERANEWS.COM – Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menginstruksikan seluruh pemerintah daerah di kabupaten dan kota untuk segera melakukan evaluasi terhadap bangunan pondok pesantren (ponpes).
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan para santri serta memastikan kelayakan bangunan pendidikan berbasis keagamaan di Sumsel. Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Sumsel menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan para santri.
Gubernur Herman Deru berharap seluruh pondok pesantren di Sumsel dapat menjadi tempat pendidikan yang tidak hanya unggul dalam keagamaan, tetapi juga aman, layak, dan memberikan rasa tenang bagi seluruh penghuni dan masyarakat sekitarnya. Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs H Edward Candra MH memimpin rapat pembahasan rencana pengawasan dan evaluasi bangunan pondok pesantren di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (8/10).
Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat terkait dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumsel. Edward Candra menegaskan isu keselamatan bangunan ponpes bukan hal yang bisa dianggap sepele.
Dia mengingatkan bahwa peristiwa runtuhnya bangunan pesantren di Sidoarjo baru-baru ini menjadi peringatan penting agar pemerintah daerah lebih proaktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing. “Masalah ini sangat serius dan harus dipahami bersama. Pemerintah daerah perlu segera melakukan tindak lanjut di wilayah masing-masing untuk mengevaluasi kelayakan bangunan pesantren,” ujarnya.
Sekda menekankan tanggung jawab pemerintah bukan hanya membangun fasilitas, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas tersebut aman digunakan. “Pemerintah harus hadir agar masyarakat merasa tenang. Oleh karena itu, perlu dilakukan inventarisasi dan pelaporan hasil evaluasi kelayakan konstruksi bangunan di setiap daerah,” tambahnya.
Edward menilai langkah cepat Gubernur Sumsel membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi Bangunan Pesantren merupakan keputusan strategis. Tim ini nantinya akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pemeriksaan lapangan, mengidentifikasi potensi kerusakan, dan menyusun laporan kelayakan. Dia berharap hasil evaluasi dapat disampaikan secara menyeluruh, baik yang menunjukkan kondisi bangunan dalam keadaan baik maupun yang membutuhkan perbaikan segera.
Laporan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam mengambil langkah teknis lanjutan bersama kementerian terkait. “Dengan demikian, ketika nanti pemerintah pusat meminta laporan terkait kelayakan bangunan publik, kami sudah siap dan dapat bersama-sama mencari solusi terbaik,” tegas Edward.
Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumsel Novian Aswardani, Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Regina Ariyanti, serta sejumlah pejabat dari perangkat daerah terkait lainnya. Seluruh peserta menyatakan komitmennya untuk bergerak cepat menindaklanjuti arahan gubernur.(mrk/jpnn)
