Lampung Selatan– (AmperaNew.com) -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025–2029.
Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Selasa, 1 Juli 2025, Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Aceng Dede Suhendar, menyampaikan pandangan umum yang berisi catatan kritis terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan.
PKS menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah kondisi infrastruktur jalan. PKS menyebut, tingkat kerusakan jalan di berbagai wilayah Lampung Selatan masih tinggi, bahkan mencapai 65 persen. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan serius bagi aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan yang mencapai 12,79 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 9,03 persen. Situasi ini menjadi indikator penting bahwa kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus.
Di sektor kesehatan, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC), agar masyarakat miskin tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Masalah pungutan oleh komite di sekolah negeri juga menjadi sorotan. Praktik ini dinilai memberatkan orang tua siswa dan berpotensi menyebabkan anak-anak putus sekolah, terutama dari keluarga kurang mampu.
Di bidang ketahanan pangan, PKS menyoroti masih sulitnya akses petani terhadap pupuk bersubsidi, serta ketidakstabilan harga hasil pertanian dan perkebunan yang merugikan petani lokal.
Pengembangan sektor pariwisata pun dinilai belum berjalan optimal, padahal sektor ini dinilai memiliki potensi besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Fraksi PKS juga mencatat tingginya tingkat pengangguran sebagai masalah yang perlu segera diatasi.
Dalam penutup pandangannya, Fraksi PKS mengingatkan agar RPJMD yang disusun tidak sekadar memuat target dan indikator, tetapi menjadi peta jalan pembangunan yang berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di tengah masyarakat.
