Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Lampung Barat

Dua desa di Lampung Barat belum dialiri listrik PLN,Buatlah judul di samping menjadi lebih menarik

42232
×

Dua desa di Lampung Barat belum dialiri listrik PLN,Buatlah judul di samping menjadi lebih menarik

Share this article
Example 468x60

Lampung Barat-(Ampera-news.com)-Bupati Kabupaten Lampung Barat Parosil Mabsus menyebutkan sedikitnya dua Pekon (Desa) di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS), belum dialiri listrik oleh PLN.

“Di Lampung Barat khususnya Kecamatan Suoh dan BNS terdapat dua Pekon yang belum tersentuh aliran listrik, Pekon Sidorejo dan Rowo Rejo,” kata Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus saat dihubungi dari Lampung Selatan, Jumat.

Example 300x600

Menurutnya, dengan perkembangan zaman yang semakin moderen, listrik adalah kebutuhan dasar yang sangat krusial bagi masyarakat.

Dia mengatakan telah menemui Komisaris PT PLN (Persero), Andi Arief, di Jakarta pada Selasa (23/4-2025) untuk menindak lanjuti keluhan masyarakat Suoh dan BNS.

“Dalam pertemuan itu, saya meminta percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah-wilayah yang masih minim penerangan, khususnya di Pekon Sidorejo dan Pekon Rowo Rejo,” ucapnya.

Parosil juga menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk terus berjuang mengawal hingga masyarakat Sidorejo dan Rowo Rejo dapat merasakan aliran listrik

Ia berharap, ke depan masyarakat di Suoh dan BNS mendapatkan keadilan selayaknya Pekon lain yang sudah mendapat merasakan aliran listrik.

“Sebagai kepala daerah tentu saya menginginkan yang terbaik untuk masyarakat saya. Jika masyarakat bahagia dan sejahtera itu suatu keberhasilan bagi seorang pemimpin,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Komisaris PLN Andi Arief mengatakan, pihaknya akan menjajaki langkah yang akan ditempuh dengan tujuan merata nya aliran listrik di wilayah Lampung Barat.

“Kami berkomitmen untuk mendukung penuh upaya pemerataan listrik di Lampung Barat agar tidak ada lagi yang tertinggal dalam hal penerangan,” kata Arief.

Dengan pertemuan tersebut dirinya berharap menjadi titik awal untuk terjalinnya sinergi antara PLN dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat guna menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Lampung Tertinggi Nasional dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan* Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus melaksanakan pembangunan secara merata hingga ke desa, hal tersebut dibuktikan dengan telah terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara virtual yang dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bertempat di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur, Senin (19/05/2025). Provinsi Lampung menjadi yang tertinggi dalam capaian terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musdesus hingga mencapai 77,33 %, selanjutnya Jawa Tengah: 56,58%, Sulawesi Selatan: 49,92%, Sulawesi Barat: 49,23%, dan Bali: 44,13%. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa sampai dengan tanggal 18 Mei 2025 lalu, berdasarkan data, saat ini sudah ada 22.019 desa/kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah desa khusus yang membahas terkait pembentukan Kopdes Merah Putih. Berdasarkan perkembangannya, dari 83.674 jumlah desa/kelurahan seluruh Indonesia sudah ada 61.960 desa/kelurahan yang sudah tersosialisasi, serta sudah ada 19.408 desa/kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. “Dalam perkembangannya, dari Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Wilayah 3 ini paling sedikit yang sudah musdesus. Wah ini Lampung paling tinggi presentase pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah Desa/kelurahan khusus, dan Jawa Tengah nomor 2,” ucapnya. “Bapak presiden ingin koperasi ini betul-betul menjadi membangun ekosistem ekonomi di pedesaan sehingga nanti punya kaki di kopdes itu, bantuan alat, bantuan pemerintah, segala hal nanti maka cukup di satu tempat yang namanya kopdes atau koperasi kelurahan. Mohon dukungan dan bantuannya,” pungkasnya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Inpres No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diinstruksikan kepada 13 Menteri, 3 Kepala Lembaga serta 38 Gubernur dan 514 Bupati/Walikota. Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasian Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai upaya mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui SE Mendagri No. 500.3/2438/SJ Tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih yang ditetapkan Tanggal 7 Mei 2025. “Kami sudah memberikan payung hukum dalam bentuk surat edaran Mendagri, silahkan digunakan, jangan ragu-ragu menggunakan, misalnya untuk membayar biaya notaris untuk desa-desa yang akan membentuk badan hukum,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
Bandar Lampung

*Lampung Tertinggi Nasional dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih…