Jakarta – (AmperaNews.com) – Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengusulkan pemerintah melibatkan tokoh agama dan adat untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi, terutama pada anak di tengah kejadian luar biasa (KLB) campak di Sumenep, Jawa Timur.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuka masyarakat di sana. Merekalah yang punya kedekatan emosional dengan warga dan bisa secara perlahan menyadarkan pentingnya vaksinasi,” kata Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, penanganan masalah tersebut tidak cukup hanya dengan mengandalkan intervensi dari pemerintah daerah maupun Dinas Kesehatan setempat.
“Persoalan utama di Sumenep bukan sekadar kurangnya layanan vaksinasi, melainkan juga adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap vaksin, apapun jenisnya,” ujar dia.
Lebih lanjut, Ninik menegaskan bahwa pendekatan yang terlalu struktural atau formal cenderung tidak efektif dalam konteks budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, menurutnya, dibutuhkan strategi yang lebih halus dan berakar pada pendekatan sosial-kultural, seperti pelibatan tokoh agama dan adat.
Ninik juga menekankan bahwa komunikasi yang tepat, inklusif, dan berbasis kepercayaan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan cakupan vaksinasi di daerah-daerah dengan resistensi tinggi, seperti Sumenep.
“Kita tidak bisa memaksakan. Tapi dengan pendekatan yang kolaboratif dan humanis, saya yakin masyarakat bisa lebih terbuka untuk menerima vaksin demi kesehatan bersama,” kata dia.
Berikutnya, Ninik pun menyatakan Komisi IX DPR RI akan terus memantau perkembangan penanganan KLB campak di berbagai daerah dan mendorong upaya-upaya lintas sektor agar penanggulangan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh akar persoalan di masyarakat.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin seluruh vaksin yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat, seperti melalui Program Imunisasi Nasional, merupakan vaksin yang aman, bermutu, dan gratis.
“Semua vaksin yang kami masukkan dalam Program Imunisasi Nasional itu aman. Pemerintah menjaminnya karena semua vaksin itu sudah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” kata Direktur Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine.
Hal itu disampaikan Prima untuk merespons sebagian masyarakat yang masih enggan membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, seperti posyandu dan puskesmas untuk memperoleh imunisasi, seperti imunisasi campak. Sebagian dari orang tua itu merasa khawatir dan takut vaksin yang disediakan oleh pemerintah itu berbahaya. Ketakutan itu berakibat pada penurunan tingkat imunisasi pada anak.
Dengan demikian, Prima kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak takut terhadap keamanan vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Ia mengingatkan pula pemberian vaksin pada anak melalui imunisasi itu bernilai penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka dari beragam penyakit, terutama campak.
