Mataram – (AmperaNews.com) – Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terus mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi siswa.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram dr H Emirald Isfihan, di Mataram, Jumat, mengatakan, hal itu sesuai dengan peran Dinkes dalam MBG sebagai pengawas jika terjadi kasus keracunan atau masalah kesehatan lain.
“Kali ini kami berkoordinasi dengan BPOM untuk melakukan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” katanya.
Hal tersebut dilakukan untuk menjawab beberapa keluhan siswa dan orang tua terhadap menu MBG yang disajikan di sekolah terindikasi sudah tidak layak konsumsi atau basi.
Dia mengakui, Dinas Kesehatan memang tidak memiliki wewenang untuk mengawasi menu atau kandungan gizi dari makanan yang disajikan karena Program MBG sepenuhnya berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) dan setiap dapur MBG minimal ada satu petugas ahli gizi.
“Dari 50 personel yang ada di dapur MBG, 47 orang adalah pegawai, satu orang ketua, satu petugas administrasi, dan satu orang ahli gizi yang bertanggung jawab penuh terhadap kandungan gizi MBG,” ujarnya.
Dalam pengawasan kali ini Dinkes berkolaborasi dengan BPOM mencakup kualitas makanan yang disiapkan dapur penyuplai, agar terhindar dari bahan berbahaya seperti formalin atau boraks, serta penerapan praktik pengolahan makanan yang baik dan higienis.
Pengawasan itu dimaksudkan guna mencegah keracunan makanan dan memastikan gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kesehatan siswa.
“Sekali lagi kami hanya berperan sebagai pengawas jika terjadi kasus keracunan atau masalah kesehatan lain,” katanya.
Sementara jika ada permintaan pemeriksaan kelayakan izin, Dinkes tidak bisa langsung turun ke sekolah-sekolah atau lokasi lain untuk melakukan pemeriksaan.
Dari Kementerian Kesehatan pun dikatakan kalau memang terjadi sesuatu, maka Dinkes hanya dapat melaporkan kasus-kasus yang terjadi melalui link yang sudah ada secara nasional.
Berdasarkan informasi yang diterima Dinkes Kota Mataram, ada sekitar 13 dapur MBG yang ada di Kota Mataram. Dari jumlah itu, baru lima dapur yang melaporkan keberadaannya kepada Dinkes.
“Sisanya delapan dapur MBG, akan kami konfirmasi lebih lanjut melalui SPPG,” katanya.
Dari lima dapur MBG tersebut, lanjutnya, yang aktif melakukan koordinasi ada tiga dapur yang merupakan dapur MBG pertama saat pencanangan bulan Januari 2025.
Tiga dapur MBG tersebut adalah dapur MBG di Kecamatan Selaparang, Sekarbela, dan di Kelurahan Pagutan.
“Kami pastikan semua dapur yang sudah mendapatkan izin pasti memiliki ahli gizi. Itu artinya, keberadaan tenaga ahli gizi dalam setiap dapur MBG sangat penting,” katanya.
