Depok – (AmperaNews.com) – Kebijakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia harus bisa lebih memperkuat jalannya proses demokrasi di tingkat lokal.
Hal itu disampaikan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Syarif Hidayat dalam Brown Bag Discussion (BBD) yang diselenggarakan Klaster Riset Policy, Governance and Administrative Reform (PGAR) dan Klaster Riset Democracy and Local Governance (DeLOGO) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI).
“Masih terdapat ambivalensi antara ideologi desentralisasi dan implementasi teknis. Selain itu, kecenderungan praktik demokrasi juga masih seragam atau simetris,” kata Syarif dalam keterangannya, Kamis.
Syarif mengatakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Tanah Air juga sering berkarakteristik state-centre. Dalam negara kesatuan, lanjutnya, perlu diterapkan kebijakan desentralisasi yang efektif, serta reformasi konsep tata kelola desentralisasi.
Untuk mencapai hal tersebut, perlu diperjuangkan prinsip-prinsip proper governance, yang mencakup aspek developmental, demokratis, inklusif secara sosial, serta berakar pada sejarah dan budaya (historically and culturally rooted).
“Kebijakan desentralisasi masih bersifat pragmatis-parsialistik dan lebih berorientasi pada kepentingan kuasa. Belum tercipta juga sinergi antara rezim desentraliasi dan rezim pilkada. UU Pilkada dan UU Pemerintah Daerah belum ada korelasi yang strategis,” kata Prof. Syarif.
Sementara itu, Analis Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI Dr. Phil. Panji Anugrah mengatakan praktik demokratisasi lokal muncul pasca-orde baru, yang menimbulkan dampak negatif akibat munculnya oligarki lokal.
Pembangunan politik lokal dibatasi oleh undang-undang dan sering terjadi monopoli lokal. Kontradiksi structural, tambahnya, juga muncul karena ketuntasan proyek pelembagaan politik kepartaian.
