Jakarta – (AmperaNews.com) – Perum Bulog mencatat penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) telah mencapai hampir 400 ribu ton di seluruh Indonesia.
“Penyalurannya sampai dengan hari ini lebih kurang sudah masuk hampir 400 ribu ton,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Minggu.
Rizal mengatakan beras SPHP tersebut telah disalurkan melalui pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), ritel modern, hingga Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog.
Selain itu, Bulog juga menyalurkan SPHP melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, penyaluran beras SPHP telah menurunkan angka inflasi dari 214 kabupaten/kota menjadi 100 kabupaten/kota.
Bulog memiliki target penyaluran beras SPHP sebesar 1,3 juta ton hingga akhir tahun, di mana per hari diharapkan dapat tersalurkan 6 ribu ton.
“Target yang 1,3 juta ton tersebut, Insya-Allah bisa terpenuhi oleh Bulog,” katanya.
Berdasarkan catatan Bulog per hari ini, khusus untuk wilayah DKI Jakarta, beras SPHP telah terealisasi sebesar 26.071 ton atau 16,9 persen.
Penyaluran tersebut terdiri dari mitra pengecer tersalurkan 55,32 persen, GPM 5,51 persen dan kegiatan lainnya 22,27 persen.
“Jadi menurut kami ini sudah cukup baik, dalam arti sudah luar biasa, khususnya yang melalui mitra pengecer,” kata Rizal.
Beras SPHP merupakan jenis beras yang sedang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Adapun saat ini, total stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang Bulog mencapai 3,9 juta ton.
Dari total CBP tersebut, sekitar 2,95 juta ton atau 75 persen merupakan hasil pengadaan dalam negeri. Sedangkan sisanya berasal dari pengadaan luar negeri yang dilaksanakan berdasarkan penugasan pemerintah pada 2024.
