Jakarta – (AmperaNews.com) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel penting dalam rangka mencapai program 3 Juta Rumah.
Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) Kementerian PKP Azis Andriansyah menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar agenda birokrasi, tetapi juga landasan penting untuk mendukung program prioritas nasional,
“Target besar tiga juta rumah tidak mungkin tercapai tanpa adanya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Zona Integritas menjadi landasan agar seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembangunan, hingga pengawasan program perumahan, dapat berjalan efektif dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Azis, di Jakarta, Rabu.
Dirinya juga menekankan enam area perubahan yang harus dijalankan dalam pembangunan Zona Integritas, yaitu manajemen perubahan, tata laksana, sistem manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan kualitas pelayanan.
Keenamnya menjadi bagian integral yang saling terkait untuk mewujudkan budaya kerja antikorupsi sekaligus pelayanan publik yang lebih baik.
Kementerian PKP menyelenggarakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI).
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana diamanatkan dalam Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021.
Pada kesempatan ini, 19 Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) dari seluruh Indonesia melakukan penandatanganan Piagam Pencanangan ZI dan Pakta Integritas, sebagai komitmen kolektif memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
Pencanangan ini diharapkan memberikan manfaat yang luas bagi bangsa Indonesia, antara lain dengan meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengelolaan program perumahan dan kawasan permukiman, mempercepat pelayanan publik yang lebih profesional, responsif, dan akuntabel, sekaligus mengurangi potensi penyimpangan serta memperkuat budaya kerja yang antikorupsi.
Selain itu, pencanangan Zona Integritas juga akan memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di sektor perumahan.
Kehadiran lintas lembaga ini menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan agenda bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Melalui pencanangan Zona Integritas ini, Kementerian PKP meneguhkan komitmen menghadirkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani, demi mendukung terwujudnya target Tiga Juta Rumah bagi rakyat Indonesia.
