AMPERANEWS.COM – Polemik di Senayan kembali memanas pada Selasa, 26 Agustus 2025, setelah pernyataan Ahmad Sahroni, politisi Partai NasDem yang dikenal dengan gaya hidup glamornya, memicu kritik keras dari publik.
Ucapan Sahroni dianggap merendahkan rakyat sehingga memantik protes dari berbagai kalangan.
Salah satu kritik datang dari Salsa Erwina Hutagalung, sosok muda berprestasi yang menantang Sahroni untuk beradu debat terbuka mengenai tunjangan DPR.
Kemarahan masyarakat kian memuncak karena di tengah defisit anggaran negara, pemerintah mengalokasikan Rp9,96 triliun untuk DPR RI dalam APBN 2025.
Angka tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang capaian nyata DPR dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di mata publik, DPR sering kali gagal menjawab persoalan utama bangsa seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan ekonomi rakyat.
Ironisnya, tunjangan dan fasilitas anggota DPR selalu menjadi topik yang mereka bela habis-habisan, sementara soal hasil kerja kerap diabaikan.
Ketika menyangkut fasilitas, tunjangan, bahkan ucapan kasar kepada rakyat, anggota DPR justru bersuara lantang, berbeda dengan sikap mereka dalam menyelesaikan masalah pokok.
Sosok yang paling vokal dalam kritik kali ini adalah Salsa Erwina Hutagalung, lulusan Universitas Gadjah Mada yang telah menorehkan prestasi di kancah debat internasional.
Salsa menjuarai kompetisi debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technological University pada 2014 dan menjadi finalis debat dunia di Berlin pada 2012.
Dengan latar belakang cemerlang itu, Salsa menantang Ahmad Sahroni untuk beradu debat terbuka mengenai relevansi tunjangan DPR RI.
Syarat tantangan ini jelas: jika Sahroni kalah, tunjangan DPR harus digagalkan, sedangkan jika Salsa kalah, ia siap mendukung keberadaan tunjangan tersebut.
Dalam pernyataannya, Salsa menyinggung ucapan Sahroni soal pentingnya menjunjung tinggi adat istiadat dan mempertanyakan maksud dari pernyataan itu.
“Adat bangsa Indonesia adalah solidaritas, kesejahteraan, dan kesatuan. Kalau ada yang menganggap korupsi dan maling uang rakyat sebagai bagian dari adat, itu jelas penyimpangan,” ujarnya.
Salsa juga menyoroti akun media sosial Sahroni yang kerap memamerkan koleksi motor dan mobil mewah, yang menurutnya menjadi paradoks.
“Kalau sudah kaya raya dan menyebut diri sebagai ‘crazy rich’, mengapa masih mempertahankan tunjangan DPR yang bersumber dari pajak rakyat?” katanya.
Ia pun mengingatkan sejarah 1998 sebagai pelajaran bagi wakil rakyat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Diktator pun tumbang karena sombong dan abai. Jangan sampai wakil rakyat hari ini mengulang kesalahan yang sama,” tegas Salsa.
Kini publik menantikan jawaban Sahroni, apakah ia berani menerima tantangan debat dari Salsa atau memilih diam di tengah derasnya kritik rakyat.
Pertarungan wacana ini menjadi titik krusial untuk menilai apakah DPR RI benar-benar bekerja untuk rakyat atau sekadar menikmati fasilitas dari pajak mereka. (*)
