JAKARTA – ( AmperaNews.com ) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enggan mengomentari keterlibatan TNI dan Polri dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sejumlah sekolah di Jawa Barat.
Saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025), Mu’ti meminta agar pertanyaan tersebut dialamatkan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. “Tanyakan Pak Gubernur (Jawa Barat, Dedi Mulyadi) saja soal itu ya,” kata Mu’ti merespons pertanaan soal penggunaan personel TNI dan Polri dalam MPLS.
Saat ditanya lebih lanjut apakah secara prinsip pelibatan aparat keamanan dalam MPLS diperbolehkan atau tidak, Mu’ti tetap tidak memberikan jawaban langsung. “Tanya Pak Gubernur saja lah, tanya Pak Gubernur ya soal itu ya,” ujarnya singkat.Pelibatan TNI dan Polri dalam MPLS di beberapa wilayah Jawa Barat menjadi sorotan publik setelah sejumlah laporan menyebut kehadiran aparat berseragam dalam kegiatan orientasi siswa baru.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait pendekatan militeristik dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya mengedepankan pendekatan ramah anak dan pembinaan karakter oleh para guru. Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, bahkan menyatakan pelibatan aparat dalam MPLS bisa mencerminkan ketidakpercayaan terhadap kapasitas guru. “Paling tidak, MPLS ini kita maksimalkan, guru-guru, kemudian keluarga besar sekolah, jangan sedikit-sedikit tentara, sedikit-sedikit polisi,” ujar Lalu di ruang rapat.
“Nah ini juga harus menjadi catatan. Kalau sedikit-sedikit begitu, berarti kita tidak percaya dengan pendidik kita, dengan guru-guru kita,” kata dia melanjutkan.
