Cirebon – (AmperaNews.com) – Mungkin terlalu jauh menghubungkan nasib masa depan Koperasi Desa Merah Putih dan juga Makan Bergizi Gratis dengan Ekonomi Makro. Faktanya sangat jelas, ketika negara dalam kondisi fiskal tidak berdaya bahkan lumpuh akan berdampak pada keseluruhan program dan juga keputusan oleh pembuat kebijakan.( 2 Juli 2025)
Mengingatkan lagu lama berdendang kembali akan kewajiban Indonesia membayar hutang luar negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan posisi kewajiban pemerintah, termasuk utang jangka pendek dan panjang, mencapai Rp 10.269 triliun pada akhir 2024.
Hal ini diungkapkan dalam penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ΤΑ 2024 dalam Rapat Paripurna, DPR, Selasa (2/7/2025).
Puncak Bayar Hutang
Sementara di tahun 2025 ini kewajiban negara membayar hutang luar negeri sedang berada di puncak beban bayar. Mengutip data profil jatuh tempo utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, utang jatuh tempo pada 2024 sendiri sebesar Rp 434,29 triliun, terdiri dari yang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) Rp 371,8 triliun, dan pinjaman Rp 62,49 triliun.
Pada 2025 menjadi Rp 800,33 triliun, yang terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun. Pada 2026 sebesar Rp 803,19 triliun, terbagi menjadi SBN Rp 703 triliun dan pinjaman Rp 100,19 triliun, serta pada 2027 menjadi Rp 802,61 triliun, terdiri dari SBN Rp 695,5 triliun dan pinjaman Rp 107,11 triliun.
