Metro,(www.Ampera-News.Com)-
Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Kota Metro menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, terutama di SMA Negeri 3 Kota Metro.
Ketua GRIB Kota Metro, Aan Baron, dengan lantang menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam proses SPMB yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh oknum tertentu.
> “Kami mencium aroma kolusi yang melibatkan oknum dalam sekolah dan adanya intervensi dari pejabat daerah. Ini bukan lagi sekadar maladministrasi, tapi sudah masuk ranah pelanggaran serius,” ujar Aan saat ditemui di sekretariat GRIB, Rabu (18/6).
Menurut Aan, dugaan permainan paling mencolok terjadi pada jalur domisili yang menggantikan istilah “zonasi”. GRIB menemukan indikasi penggunaan KK siluman, yaitu kartu keluarga yang baru diterbitkan beberapa minggu atau bulan sebelum masa pendaftaran, hanya demi menyesuaikan alamat siswa dengan lokasi sekolah favorit.
> “Modusnya klasik tapi masih dipakai terus. Yang bikin miris, ada oknum pejabat yang membantu memanipulasi data domisili untuk anak-anak kerabatnya,” tegas Aan.
Pada jalur prestasi, GRIB menyoroti lemahnya verifikasi terhadap sertifikat lomba yang diajukan peserta. Aan menyebut adanya kejanggalan pada sertifikat yang diduga tidak sah, tidak relevan, bahkan fiktif, namun tetap diproses sebagai syarat lolos.
Tak kalah mencolok, menurut GRIB, adalah jalur afirmasi yang seharusnya diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Aan menyebut adanya praktik curang di mana siswa dari keluarga mampu bisa lolos lewat jalur ini karena “diatur” oleh pihak tertentu di balik layar.
> “Ini bukan lagi sistem PPDB, tapi pasar gelap pendidikan. Siapa kuat koneksinya, dia lolos. Siapa miskin tapi jujur, malah tersingkir,” ujar Aan dengan nada geram.
GRIB juga mengecam praktik pungutan liar (pungli) yang masih terjadi, meskipun dibungkus dengan istilah “sumbangan sukarela” atau “ucapan terima kasih”. Aan menyebut, dalam beberapa kasus, wali murid bahkan ditawari ‘jalur aman’ dengan imbalan sejumlah uang.
> “Kami tahu betul pola ini. Dimulai dari komunikasi tertutup, lalu muncul angka-angka yang katanya untuk biaya ini-itu. Ini jelas pungli terselubung,” tegasnya.
GRIB menekankan, semua tindakan tersebut tidak akan dibiarkan. Jika ditemukan bukti kuat, pihaknya siap melaporkan langsung ke Inspektorat, Ombudsman, hingga aparat penegak hukum.
Aan juga mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan pihak sekolah untuk:
Membuka data lengkap penerimaan siswa, termasuk nama, jalur, dan skor seleksi.
Menolak segala bentuk intervensi dari pejabat atau tokoh berpengaruh dalam proses penerimaan.
Menerapkan sanksi administratif bagi panitia atau kepala sekolah yang terbukti melanggar aturan.
> “Sekolah negeri itu milik rakyat, bukan milik pejabat atau kerabatnya. Kami akan lawan praktik monopoli pendidikan ini,” ujar Aan.
GRIB mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, untuk aktif melaporkan jika menemukan kecurangan, baik melalui kanal pengaduan resmi maupun langsung ke GRIB.
> “Semakin banyak yang bersuara, semakin kecil peluang oknum untuk bermain curang. Kita kawal pendidikan agar tetap bersih dan adil,” pungkas Aan Baron.
“Red”
