JAKARTA (Amperanews.com) — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian pemerintah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya sejumlah titik panas atau hotspot yang terpantau di enam provinsi prioritas di Indonesia.
Enam wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari pemantauan sementara, Kalimantan Tengah tercatat sebagai wilayah dengan jumlah hotspot paling banyak, disusul Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, mengatakan keberadaan hotspot tidak otomatis berarti seluruh titik tersebut merupakan lokasi kebakaran.
Menurutnya, setiap titik yang terdeteksi masih harus diverifikasi oleh petugas di lapangan untuk memastikan apakah benar terdapat api atau hanya anomali panas yang terpantau melalui sistem pemantauan.
“Hotspot terpantau di enam provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi,” ujar Berton, Sabtu (29/8/2026).
Ia menjelaskan, verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam penanganan karena titik yang terbukti memiliki api harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran dengan cakupan lebih luas.
BNPB juga menghadapi tantangan berupa kondisi medan yang berubah-ubah. Situasi tersebut semakin kompleks ketika titik api berada di kawasan gambut atau lokasi yang sulit dijangkau oleh petugas.
“Kalau masih ada api, tentu berarti pekerjaan kita belum selesai. Tetapi bukan berarti tidak ditangani,” kata Berton.
Selain pemadaman langsung, pemerintah juga menggunakan pendekatan modifikasi cuaca untuk membantu penanganan karhutla. BMKG menyebut operasi modifikasi cuaca (OMC) telah beberapa kali dilaksanakan di wilayah yang dinilai rawan.
Plt Deputi Meteorologi BMKG, Andri Ramadhani, mengatakan pelaksanaan OMC sangat bergantung pada kondisi atmosfer serta keberadaan awan potensial di wilayah sasaran.
“OMC telah dilakukan beberapa kali di wilayah rawan karhutla, di mana pelaksanaannya menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial,” ujar Andri.
Namun, Andri menegaskan OMC bukan metode untuk menciptakan hujan ketika atmosfer dalam kondisi kering tanpa keberadaan awan. Teknologi tersebut bekerja dengan mengoptimalkan pertumbuhan awan dan pembentukan hujan dari sistem awan yang sudah tersedia.
Keberhasilan operasi juga dipengaruhi sejumlah faktor meteorologis, mulai dari kelembapan dan kestabilan atmosfer, profil suhu, pergerakan massa udara, hingga arah dan kecepatan angin.
Karena itu, pelaksanaan OMC dilakukan berdasarkan pemantauan cuaca secara real-time. BMKG memanfaatkan berbagai instrumen, termasuk satelit, radar cuaca, pengamatan udara atas, serta model prediksi cuaca.
Andri menyebut OMC dilakukan secara antisipatif maupun situasional ketika terdapat kondisi cuaca yang memungkinkan. Apabila tidak tersedia awan potensial atau kondisi atmosfer tidak mendukung, efektivitas operasi tersebut menjadi terbatas.
Penanganan karhutla pun tidak hanya mengandalkan OMC. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi terpadu yang mencakup pemadaman di darat dan udara serta berbagai langkah mitigasi lainnya.
Dengan masih terpantau hotspot di sejumlah wilayah, BNPB dan BMKG terus melakukan pemantauan serta koordinasi untuk memastikan setiap indikasi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani. (Rd)
