Jakarta (Amperanews.com) – Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dinilai semakin menarik bagi investor karena menawarkan peluang ekonomi yang tidak hanya berasal dari penjualan listrik. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap adanya potensi keuntungan melalui perdagangan karbon.
Hal itu disampaikan Zulhas saat menghadiri Peresmian Pembangunan PSEL Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/8/2026).
Menurut Zulhas, meningkatnya minat terhadap proyek PSEL salah satunya dipengaruhi peluang memperoleh nilai ekonomi dari pengurangan emisi melalui mekanisme perdagangan karbon.
“Saya baru tahu, kenapa orang-orang ini berlomba. Rupanya ikut PSEL ini sahamnya naik, Pak. Bisa dagang karbon,” ujar Zulhas.
Ia menjelaskan pemerintah tengah mendorong PSEL sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi persoalan sampah perkotaan. Pada saat yang sama, proyek tersebut dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi hijau melalui mekanisme Nilai Ekonomi Karbon.
Zulhas juga menyebut dirinya mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal kebijakan terkait nilai ekonomi karbon.
“Nah, ketua dagang karbon itu, nilai ekonomi karbon itu ditunjuk Presiden, saya juga,” katanya.
PSEL Didorong Jadi Investasi Hijau
Selain potensi perdagangan karbon, proyek PSEL semakin menarik bagi investor karena adanya kepastian pembelian listrik melalui skema Power Purchase Agreement (PPA) dengan PT PLN (Persero).
Kontrak PPA dapat berlangsung hingga 30 tahun sehingga memberikan kepastian terhadap penyerapan listrik yang dihasilkan fasilitas pengolahan sampah.
Dengan skema tersebut, proyek PSEL berpotensi memiliki beberapa sumber nilai ekonomi, mulai dari penjualan listrik hingga perdagangan karbon.
Pemerintah melihat model ini tidak hanya sebagai solusi mengurangi timbulan sampah, tetapi juga sebagai bagian dari pengembangan investasi hijau dan ekonomi rendah karbon.
Perizinan PSEL Akan Disederhanakan
Zulhas juga menyoroti proses perizinan PSEL yang sebelumnya dinilai terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak.
Menurut dia, investor harus melewati berbagai tahapan perizinan, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian di tingkat pusat sebelum proyek dapat berjalan.
“Izin dari bupati, izin dari wali kota, izin dari gubernur, izin dari DPRD provinsi, kabupaten, selesai izin nanti harus menghadap Menteri ESDM, izin keluar dari Menteri ESDM, izin dari Menteri Lingkungan mengenai izin lingkungan,” jelasnya.
Setelah itu, proyek masih membutuhkan proses berkaitan dengan dukungan pembiayaan serta subsidi dari Kementerian Keuangan.
“Pingsan itu investornya. Kalau nggak stroke, pingsan,” ujar Zulhas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melakukan penyederhanaan proses melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.
Zulhas mengatakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan diperkuat sehingga hambatan dalam pembangunan PSEL dapat ditangani secara lebih cepat.
“Nah, ini kita rapikan. Dari sini tinggal tiga. Seluruh proses kami yang kawal sampai bisa dilaksanakan seperti ini,” katanya.
Dihadiri Sejumlah Pejabat
Peresmian pembangunan PSEL Kota Bekasi tersebut turut dihadiri CIO BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir, Kepala Staf Angkatan Darat TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.
Pengembangan PSEL diharapkan dapat mempertemukan dua kepentingan sekaligus, yakni mengurangi persoalan sampah perkotaan dan menciptakan peluang investasi dalam sektor ekonomi hijau. (Rd)
