Jakarta (Amperanews.com) – Pertemuan sejumlah sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan di tengah dinamika politik nasional. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana makan malam itu dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga komunikasi antarpartai koalisi. (Jumat, 14/08/2026)
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, menilai pertemuan antarpolitisi merupakan hal yang lumrah dalam dinamika politik. Meski PDIP tidak terlibat dalam pertemuan tersebut, Utut melihat komunikasi antarelite partai sebagai bagian dari strategi dalam percaturan politik.
Menurut Utut, kekompakan partai-partai pendukung pemerintah juga dapat berkaitan dengan agenda pemerintahan yang akan dihadapi bersama, termasuk pembahasan RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR.
Pertemuan para sekjen tersebut berlangsung pada Kamis (13/8/2026) malam. Sekjen Partai Gerindra Sugiono menjadi tuan rumah dalam agenda yang disebut berlangsung secara informal dan penuh suasana kekeluargaan.
Sugiono menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar makan malam, tetapi juga menjadi momentum memperkuat silaturahmi kebangsaan antarpartai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Selain mempererat hubungan antarpartai, pertemuan itu sekaligus dimanfaatkan untuk merefleksikan perjalanan hampir dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Momentum tersebut juga dikaitkan dengan persiapan menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sejumlah partai yang mengirimkan perwakilan sekretaris jenderalnya antara lain Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, NasDem, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur.
Sugiono menyebut pertemuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik di antara partai-partai pendukung pemerintah terus dipelihara. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk menjaga sinergi dalam mengawal pemerintahan dan program Kabinet Merah Putih.
Di tengah dinamika politik nasional, pertemuan para sekjen itu pun menjadi perhatian karena memperlihatkan intensitas komunikasi antarelite partai pendukung pemerintah. Sementara itu, PDIP memilih melihat agenda tersebut sebagai dinamika politik yang wajar dan bagian dari strategi masing-masing partai. (Rd)
