Kyiv (Amperanews.com) – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan perombakan besar dalam jajaran militer dengan memberhentikan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi. Keputusan tersebut diumumkan di tengah perang yang masih berlangsung melawan Rusia dan setelah muncul gelombang protes yang menuntut reformasi di tubuh militer. (Senin, 27/07/2026).
Sebagai pengganti Syrskyi, Zelensky menunjuk Mayor Jenderal Mykhailo Drapatyi, komandan yang dikenal memiliki pengalaman tempur dan dinilai mewakili generasi baru kepemimpinan militer Ukraina. Penunjukan ini diharapkan mampu mempercepat modernisasi strategi pertahanan negara.
Pergantian tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah pemerintah Ukraina melakukan perombakan kabinet yang memicu aksi demonstrasi di berbagai kota. Ribuan warga, termasuk veteran perang dan personel militer, menyuarakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Syrskyi yang dinilai masih menerapkan pola komando bergaya Soviet serta dianggap berkontribusi terhadap tingginya korban jiwa dalam sejumlah pertempuran.
Meski memberhentikan Syrskyi, Presiden Zelensky tetap memberikan penghargaan atas jasanya selama memimpin angkatan bersenjata. Syrskyi sebelumnya berperan penting dalam mempertahankan Kyiv pada awal invasi Rusia serta memimpin operasi militer di wilayah Kharkiv dan Kursk.
Dalam pernyataannya, Zelensky menegaskan bahwa kepemimpinan baru harus mampu memperkuat sistem pertahanan, mempercepat modernisasi militer, meningkatkan efektivitas pengadaan alutsista, serta memperkuat kemampuan pertahanan udara Ukraina menghadapi serangan Rusia
Sementara itu, Mykhailo Drapatyi menyatakan komitmennya untuk membangun angkatan bersenjata yang lebih adaptif, profesional, dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya reformasi organisasi militer sekaligus menjaga keselamatan prajurit yang bertugas di garis depan.
Pengamat menilai pergantian panglima merupakan salah satu perubahan terbesar dalam struktur pertahanan Ukraina sejak perang memasuki tahun kelima. Langkah ini dipandang sebagai upaya pemerintah memulihkan kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas operasi militer di tengah tekanan perang yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. (Rd)
