Jakarta (Amperanews.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa kesamaan pandangan mengenai kepentingan bangsa dan negara tidak serta-merta membuat partainya bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ganjar, dalam sistem demokrasi, keberadaan kekuatan politik di luar pemerintahan justru diperlukan untuk menjaga mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. (Sabtu, 25/07/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (23/7/2026), yang menyebut bahwa secara prinsip “hati” PDIP sejalan dengan pemerintah dan membuka peluang bersatunya kembali kekuatan politik.
Ganjar menyatakan seluruh partai politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga persatuan bangsa, menegakkan konstitusi, serta menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, menurutnya, kesamaan semangat kebangsaan tidak identik dengan keharusan berada dalam satu koalisi pemerintahan.
Ia menilai sistem demokrasi membutuhkan keseimbangan antara pemerintah dan pihak yang menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, mekanisme checks and balances dapat berjalan secara sehat sehingga kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak berkembang menjadi kekuasaan yang tanpa kontrol.
Ganjar kembali menegaskan bahwa hingga saat ini PDIP tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, partainya tetap menghormati Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memperoleh mandat melalui proses demokrasi.
Menurut Ganjar, kritik yang disampaikan PDIP bukan bertujuan melemahkan pemerintah, melainkan menjadi bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat serta berjalan sesuai prinsip-prinsip konstitusi. Ia juga menyebut dinamika politik ke depan masih dapat berkembang seiring perjalanan waktu.
Ganjar menambahkan bahwa sikap politik PDIP tidak didasarkan pada peluang memperoleh kekuasaan maupun jabatan, tetapi berlandaskan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan bahwa partainya memang memiliki sejumlah kesamaan agenda dengan pemerintahan Prabowo, terutama dalam isu-isu strategis seperti penanggulangan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan desa, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.
Meski memiliki kesamaan visi di berbagai bidang tersebut, Deddy menegaskan posisi PDIP tetap berada di luar kabinet. Menurutnya, peran sebagai kekuatan penyeimbang akan lebih efektif dalam memberikan masukan, evaluasi, dan kritik konstruktif terhadap berbagai program pemerintah agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, efisien, dan berpihak kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa PDIP akan tetap memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan pemerintah yang dinilai bermanfaat bagi rakyat. Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki, partai akan menyampaikan kritik dan masukan sebagai bagian dari tanggung jawab politik dalam sistem demokrasi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta menyampaikan bahwa dinamika politik merupakan hal yang wajar. Ia mengatakan persaingan politik tidak menutup kemungkinan terjadinya kerja sama kembali di masa mendatang, seraya menyebut bahwa secara prinsip PDIP memiliki semangat yang sama dengan pemerintah.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari jajaran pimpinan PDIP yang menegaskan komitmen partai untuk tetap menjalankan fungsi penyeimbang di luar pemerintahan, sambil tetap mendukung berbagai kebijakan yang dinilai membawa manfaat bagi bangsa dan negara. (Rd)
