Jakarta — ( AmperaNews.com ) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi pusat perhatian setelah meluncurkan berbagai kebijakan tegas yang menyentuh kepentingan langsung masyarakat. Kritiknya terhadap laporan kerugian sejumlah BUMN—seperti PLN, Garuda Indonesia, dan Pertamina—viral di media sosial karena menyoal transparansi pengelolaan dana publik. “Rakyat tidak pernah berutang listrik, beli tiket pesawat cash, beli bensin cash. Tapi kenapa BUMN selalu bilang rugi? Ini semua akan saya bongkar,” kata Purbaya.
Sejumlah kebijakan fiskal dan sektoral dinilai menunjukkan keberpihakan pada konsumen. Pemerintah menyiapkan Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan peserta BPJS Kesehatan pada 2026. Hasil sitaan kasus korupsi CPO sebesar Rp13,2 triliun dialihkan ke LPDP guna memperkuat akses pendidikan. Pada saat yang sama, pemerintah memastikan guru honorer dengan masa kerja lebih dari 10 tahun akan diangkat menjadi PNS mulai 2026.
Di sektor keuangan, Purbaya menarik Rp200 triliun kas negara dari Bank Indonesia ke bank umum guna mempercepat perputaran uang dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ia juga meluncurkan kanal “Lapor Pak Purbaya” untuk menerima aduan terhadap oknum pajak dan bea cukai. Kebijakan penundaan pajak 0,5 persen bagi pedagang online dan PPN Ditanggung Pemerintah untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada periode Natal–Tahun Baru turut meringankan beban konsumen.
Audit BBM menunjukkan indikasi harga pokok Pertalite berada pada kisaran Rp4.000. Purbaya kemudian melakukan sidak ke Tanjung Priok untuk memastikan kesesuaian data impor dengan barang fisik, memastikan kualitas dan transparansi.
Salah satu sikap paling tegas Purbaya adalah menolak penggunaan APBN untuk menutup utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). “APBN adalah uang rakyat. Tidak semua rakyat mampu naik Whoosh. Jika APBN digunakan untuk membayar utang, maka dana subsidi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik akan terancam,” tegasnya.
Keseluruhan langkah tersebut sejalan dengan Perpres No.49/2024 yang menetapkan 11 sektor prioritas perlindungan konsumen. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, seluruh rakyat adalah pengguna barang/jasa dan karenanya layak mendapatkan perlindungan negara.
Dukungan juga datang dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan, “Salut kepada Menkeu Pak Purbaya. Dia tidak membebani rakyat dengan pajak-pajak baru.”
Dengan dukungan penuh Presiden Prabowo, Purbaya dinilai mencerminkan arah baru politik perlindungan konsumen. Publik berharap langkah ini berkelanjutan, sehingga negara benar-benar hadir memberikan rasa keadilan dalam setiap kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
