Bandarlampung – (AmperaNews.com) – Sebanyak 36 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluas, dan tertinggal (3T) di Provinsi Lampung segera dibangun.
“Hari ini kami memastikan seluruh penerima manfaat MBG di Provinsi Lampung selain di perkotaan bisa menjangkau desa-desa khususnya di daerah terpencil agar bisa mendapatkan pelayanan dapur SPPG,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri Indra Gunawan di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan hari ini telah diterima usulan dari pemerintah kabupaten di Provinsi Lampung khususnya di daerah terpencil agar mendapatkan layanan dapur SPPG, dan sudah diterima pula titik koordinat pembangunan SPPG di daerah terdepan, terluas, dan tertinggal.
“Dari usulan tersebut ada sebanyak 36 titik pembangunan dapur SPPG yang telah disetujui untuk segera dibangun di daerah terdepan, terluas, dan tertinggal yang ada di lima kabupaten,” katanya.
Dia menjelaskan dari lima kabupaten tersebut sudah ada 36 investor yang akan membangun dapur SPPG tersebut.
“Tadi kami sudah mendapatkan penjelasan dari Kepala Satgas dari masing-masing kabupaten terkait permasalahan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Semuanya sudah terinformasikan karena ini langsung ke Badan Gizi Nasional untuk mulai memasukkan calon investor yang akan membangun SPPG tersebut dalam sistem,” ucap dia.
Kemudian petunjuk teknis pun sudah dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional untuk pembangunan, pembiayaan, dan ukuran pembangunan dapur SPPG tersebut.
“Lima kabupaten yang akan dibangun dapur SPPG di daerah terdepan, terluas, dan tertinggal itu ada di Kabupaten Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, Tulang Bawang, dan Tanggamus,” ujarnya.
Menurut dia, bila di Kabupaten Lampung Selatan titik pembangunan dapur SPPG itu ada yang dilakukan di pulau terluar.
“Selain Lampung Selatan pembangunan dapur SPPG di pulau ada di Kabupaten Pesawaran, Tanggamus ada satu desa yang ada di pulau. Kemudian kalau yang di Kabupaten Tulang Bawang itu ada satu juga di desa yakni Desa Sungai Burung yang aksesnya harus melalui perairan,” ucap dia.
Dia menjelaskan proses akomodasi dan pengiriman makanan MBG telah disesuaikan oleh para investor.
“Teknis distribusi MBG menggunakan kapal atau transportasi lain itu sudah tanggung jawab investor. Yang bisa membangun dapur SPPG di desa tersebut hanya investor yang mendaftar di aplikasi. Kami yakin mereka sudah menghitung biaya operasionalnya atau pembiayaan lainnya,” kata dia.
Ia mengatakan untuk target pembangunan dapur SPPG di daerah terdepan, terluas, dan tertinggal dapat terbangun secepatnya.
“Dalam tahapan ini sesuai petunjuk teknis ada beberapa tahapan seperti melakukan verifikasi, pembiayaan, setelah itu dilakukan survei,” ujar dia.
