Jakarta – (AmperaNews.com) – Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan anggaran internal, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyiapkan fitur Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM) untuk menutup celah penyimpangan.
Fitur tersebut dirancang untuk secara real-time mendeteksi setiap revisi anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan kementerian.
“Selama ini, setelah dipastikan, terkadang di tahun berjalan melakukan revisi anggaran dan kami tidak mendapat informasi. Akibatnya, pengawasan yang sudah kami lakukan bisa kehilangan relevansi,” kata Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemkomdigi Randy Arninto di Jakarta, Rabu.
“Dengan CACM, setiap perubahan langsung terdeteksi dan ada notifikasi, kami bisa segera menindaklanjuti,” ia menambahkan.
Randy menyampaikan bahwa CACM dikembangkan untuk menutup celah penyimpangan setelah proses audit awal selesai dilakukan.
Sistem CACM akan diintegrasikan dengan aplikasi keuangan pemerintah (Sakti). Setiap kali ada perubahan nilai, volume, atau jenis belanja, sistem ini akan mengirimkan notifikasi ke auditor.
Dengan demikian, Inspektorat Jenderal dapat segera meminta klarifikasi atau menolak revisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
“Fitur ini bukan hanya untuk memantau angka, tapi juga menelusuri motif perubahan. Jadi, penyimpangan bisa dicegah sebelum terjadi,” kata Randy.
CACM dikembangkan sepenuhnya oleh tim pemrogram Kemkomdigi dan tidak melibatkan pengadaan baru. Menurut Randy, upaya ini dilakukan untuk menekan biaya dan mempercepat pengembangan.
Fitur CACM ditargetkan siap digunakan sebagai alat pendukung pengawasan berbasis data dan risiko mulai awal tahun 2026.
“Dengan CACM, pengawasan kita tidak lagi reaktif, tapi berjalan terus-menerus, bahkan di saat perubahan terjadi. Ini adalah bentuk nyata pengawasan digital yang preventif,” kata Randy.
“Harapannya, awal tahun depan sudah bisa digunakan,” ia menambahkan.
Pengembangan fitur CACM merupakan bagian dari strategi besar Inspektorat Jenderal Kemkomdigi dalam meningkatkan akuntabilitas penganggaran dengan prinsip “No Data No Budget” atau NOBU.
Dengan kombinasi NOBU dan CACM, Kemkomdigi berusaha mencegah penyimpangan dan memastikan setiap rupiah anggaran pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
